Soal Natuna, Tidak Perlu Diperdebatkan di Indonesia

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM – Jangan sampai Indonesia mati konyol pada persoalan Penguasaan, Pengembangan & Eksplorasi Tekhnologi. Tentu hanya akan membuang tenaga dan pikiran saja jika memang keberadaan China di Natuna di Perdebatkan. Bukankah strategy & model seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak asing lagi dalam merampas kekayaan Indonesia baik secara SDM & SDA.

China memiliki Sistem tersendiri dalam memajukan & mengembangkan Peradabannya melalui Sistem Proteksi & tidak bisa di hancurkan oleh peradaban lain manapun. Jika Indonesia masih di level berdebat soal Natuna atau issue-issue yang beredar lainnya lantaran kondisi hari ini bagaimana nasib dan masa depan Bangsa Indonesia? sementara GBHN, TAP MPR, UU, PERPU & PERDA yang berpihak kepada Bangsa Indonesia sangat secuil, mayoritas pasal demi pasal bekerja untuk kepentingan asing.

Kondisi sejak dulu memang Perusahaan Asing sudah berada di Indonesia; Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Tiongkok, Malaysia, Swiss, Korea, Italia, Virginia, Jerman, Texas, dll merampas kekayaan Indonesia melalui Sumber Daya Alamnya. Apakah ada organisasi / lembaga lokal, nasional bahkan international yang dibiayai oleh Negara maupun independen dalam melakukan controlling, check – balance pada perusahaan asing tersebut melalui kajian Big Data? Belum ada. Ada juga 10 NGO International Indonesia yang dibiayai oleh asing yang tujuannya hanya membuat issue-issue dan rekayasa.

Tidak ada urusan keberadaan China di Natuna dalam bentuk apapun baik provokasi politik maupun hubungan kerjasama lainnya karena sudah jelas ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea 1982), jika memang itu Pelanggaran tentu PBB akan turun tangan, begitupun sebaliknya.

Issue yang selalu berangsur-angsur itu merupakan cara untuk membesarkan bohir melalui rekayasa. Soal Natuna, uda sepi dan adem ayem toh? Kenapa harus China yang muncul di perairan Natuna? Bukan Negara-negara besar lainnya? Bangsa sendiri saja banyak yang meninggal dimoment Pemilu kemarin, biasa saja. Memang yang mengajak pemilu bertanggung jawab dengan tragedi kemarin & nyawa yang melayang? Dapat pesangon? Dapat tunjungan Negara? Dapat rumah layak huni? para keluarga korban dijamin masa depan-Nya? cuma dibiarkan saja bukan, malah dibuat issue kecapean massal. Padahal hal tersebut merupakan sejarah pemilu terburuk sepanjang masa. Tragedy tersebut hilang begitu saja tanpa pertanggung jawaban. Karena sang aktor & propagandies pandai merekayasa dalam menjaga Bisnisnya.

Setelah hilang soal issue Natuna, lahir issue lagi dimana kondisi setiap issue adalah sang aktor propagandies dalam merampas kekayaan baik secara SDM & SDA. Padahal semuanya soal bisnis dan kendalikan oleh bohir-bohirnya masing-masing.

Jika Bangsa Indonesia ingin hidup di Negeri Ripaloh Jinawi iyah harus mandiri dalam hal baik Pembangunan & Explorasi Tekhnologi. Tentukan arah pembangunan & Tentukan Tekhnologi nya. Tinggal susun GBHN, TAP MPR, UU, PEPRU & PERDA yang berpihak kepada Rakyat. Tidak perlu perjanjian Bilateral terus-menerus & kerja sama kesana kemari sampai Potensi Bangsa Indonesia itu perlahan harus lenyap sendiri.

Tentu hal tersebut mengundang keperihatinan bersama di suatu Negara yang sangat kaya raya secara SDM & SDA tetapi lemah secara Sistem Kepemerintahan baik dalam Berbangsa dan Bernegara. Dan mengakibatkan seluruh Potensi yang ada di Indonesia baik secara SDM & SDA tidak berperan dan berfungsi dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan amanat pada Preambule UUD 45.

Dalam hal ini Pancasila harus hadir ditengah-tengah Sistem Pemerintahan yang lemah. Pancasila harus mampu mencabut seluruh akar permasalahan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pancasila harus mampu menjadi Tekhnologi dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pancasila harus mampu menjadi regulator dan koridor dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Agar seluruh Potensi baik secara SDM & SDA di Indonesia dapat berperan & berfungsi sesuai ruang dan waktu.

Jakarta, 7 January 2019
Penulis: Sahabat Rahmat Nuriyansah Ketua Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Eksplorasi Tekhnologi PKC PMII Jawa Barat

- Advertisement -

Berita Terkini