MUDANEWS.COM, Jakarta – Komisi VIII DPR RI melaksanakan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Raker itu membahas penyesuaian anggaran Tahun 2022 di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian PPPA dan BNPB.
Dalam kesempatan penyampaian pendapat kepada Menteri Agama, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Rudi Hartono Bangun SE MAP memaparkan dari sudut pandang sebagai wakil rakyat, bahwasanya anggaran yang bernilai triliunan ini adalah APBN yang berasal dari uang dan pajak rakyat.
“Jadi Menteri Agama harus peka terhadap aspirasi dan masukan dari rakyat dan anggaran yang nanti digunakan harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III ini juga mengharapkan Kementerian Agama juga perlu keterbukaan informasi dan komunikasi sehingga jika ada aspirasi dari rakyat, bisa lebih cepat ditindaklanjuti dan segera terealisasi, jangan kesannya tertutup.
Ia membandingkan dengan Menteri Sosial yang selalu gerak cepat (Gercep) mendengarkan keluhan rakyat.
“Kita bisa lihat kinerja Menteri Sosial, dimana kebijakanya saya lihat lebih terbuka dan cepat tanggap dalam menangapi aspirasi rakyat,” beber Rudi.
Sedangkan untuk pendapat Rudi tentang anggaran Kementerian Sosial yang disetujui senilai Rp.78 Triliun. Dia mengungkapkan ada beberapa Direktorat Jenderal yang belum dipaparkan ibu Menteri Tri Rismaharini.
“Saya berharap ini juga disampaikan di forum ini, jika di Dirjen Limjamsos tertera Bansos PKH Rp.28 Triliun dan kartu sembako Rp.45 Triliun, tapi di Dirjen lainnya tidak dimasuk dalam paparan ini, saya minta agar lebih detail Ibu Menteri,” tegas Rudi.
Berikutnya dengan Kementerian PPPA yang hanya mendapatkan Rp.250 Milyar. Menurutnya selaku dewan, ada yang salah komunikasi dalam hal ini.
Rudi menjelaskan Menteri PPPA adalah bagian dari Kementerian di Pemerintahan RI dan selalu juga ikut dalam rapat kabinet bersama Presiden dan Menteri lainnya. Kenapa tidak dipaparkan untuk meminta tambahan anggaran penanganan perempuan dan anak yang dirasa sangat juga penting.
“Kalau kami DPR hanya bisa mendorong dan merekomendasikan, yang paling tepat adalah menteri langsung menyampaikan kepada pak Presiden,” kata Wakil rakyat yang selalu rutin mengunjungi Dapilnya ini.
Sementara untuk BNPB yang mendapat anggaran Rp.1,1 Triliun. Dalam hal ini, BNPB harus bisa mengelola anggaran ini dengan baik.
“Jangan nanti anggaran tersebut habis dialokasikan hanya untuk menutup hutang ke vendor yang belum dibayar pekerjaanya,” pesan Rudi Hartono Bangun. (red)
 dengan Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri){kind=link}