Korporasi Kotor Cari Panggung
Saat di depan salah satu Hotel berbintang di Kota Medan dalam rangka kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

MUDANEWS.COM, Medan – Kamis, (05/09/2019). Sebuah perhelatan akbar dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Medan. Perhelatan yang mengusung tema “Future Climate and Me” ini merupakan perhelatan tahunan dalam rangkaian konsep 9^th Indonesia Climate Change Forum & Expo.

Melalui rangkaian kegiatan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajak setiap sektor termasuk korporasi untuk turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan mengendalikan perubahan iklim. Melalui rangkaian talkshow, beberapa korporasi kotor hadir untuk berbicara, salah satunya dihadiri oleh perwakilan PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) dan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Mengusung tema “Aksi Nyata Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Energi Terbarukan” dan “Good for Climate” menjadi suguhan komedi tersendiri bagi para pecinta lingkungan. Seperti yang diketahui bersama, PT NSHE merupakan perusahaan konsorsium yang bergerak di bidang pengembangan energi terbarukan.

Perusahaan ini telah merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mencakup 3 kecamatan yaitu Batang Toru, Marancar dan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembangunan ini menimbulkan banyak polemik dilapangan yang telah merusak ± 600 Ha kawasan hutan yang merupakan habitat bagi spesies langka Orangutan Tapanuliensis (Pongo tapanuliensis), membangun diwilayah patahan gempa dan diindikasi akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sungai dan kawasan hutan Batang Toru.

Bagaimana bisa korporasi perusak hutan menyampaikan “Aksi Nyata Mitigasi Perubahan Iklim” ? yang secara terang-terangan malah mendukung proses perubahan iklim melalui penghancuran kawasan hutan.

Dilain kesempatan, PT TPL yang merupakan perusahaan bubur kertas dan kertas yang memilki konsesi lebih dari 185.000 Ha yang berada di sepuluh kabupaten ini juga diagendakan hadir dalam talkshow dengan tema “Good for Climate”. Perusahaan global yang menjadi salah satu industri strategis ini sudah lama mengancam kelestarian lingkungan, khususnya disekitar kawasan hutan Kabupaten Toba Samosir.

Kerusakan hutan akibat konversi tanaman Eucalyptus membawa wabah bagi kelestarian sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat dan mengancam kelestarian Danau Toba kedepannya. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Hutan Rakyat Institute (HaRI), menyatakan bahwa PT TPL secara luas telah memberikan sumbangsih terhadap hilangnya hutan di kawasan Danau Toba.

Di bentang alam Tele contohnya, PT TPL memiliki konsesi seluas 125.956 Ha. Hal ini berkontribusi terhadap laju kehilangan tutupan pohon yang meningkat dalam 10 tahun terakhir dan 92,5 % berasal dari wilayah konsesi PT TPL. Dan hal ini terlaksana secara legal melalui konsesi tebang milik PT TPL seluas 68.000 Ha.

Menilik sedikit terkait tema tersebut, sangat dibutuhkan nyali yang cukup besar bagi perusahaan, yang notabene sering menimbulkan konflik ditengah masyarakat akibat perampasan wilayah kelola/Hutan Adat masyarakat. Konflik berkepanjangan terhadap hilangnya akses dan hak-hak masyarakat atas tanah masih berlanjut hingga saat ini.

Masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap hasil hutan harus menjadi keledai di tanah sendiri. Ironi yang cukup menggugah untuk memulai perbincangan tentang “Good for Climate” hari ini.

Sementara itu, Roito Lumbangaol selaku Campaigner WALHI Sumatera Utara mengatakan bahwa “sangat disayangkan bila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terlalu asik dengan kegiatan ceremony ini, seharusnya pemerintah lebih progresif dalam mengevaluasi dan mengawasi kerja-kerja korporasi yang dinilai berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, bukan malah menyediakan panggung bagi mereka”.

Hal ini dinilai sangat penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat saat ini terkait komitmen pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kiranya pemerintah juga sadar bahwa pendidikan lingkungan yang dikemas melalui kegiatan ini dan akan dipertunjukan bagi khalayak publik bukanlah menjadi ajang “Korporasi Kotor Cari Panggung” yang difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat tidak butuh retorika bahkan pencitraan manipulatif yang digambarkan oleh korporasi kotor.

Narahubung :
Fhiliya Himasari (0813 7646 3512 – WA only)
Roito Lumbangaol (0822 7656 8624)

Berita Medan, Fahmi