Komitmen GEBAK Terus Mengawal Permasalahan KKN di Kanwil Kemenag Sumut sampai Tuntas

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Hidup mahasiswa, hidup rakyat teriak Topan selaku Koordinator aksi Gerakan Baru Anti Korupsi (GEBAK) di depan Hotel Wing’s yang terletak tidak jauh dari Bandara Kualanamu, Rabu (27/1/2020).

Di umur Kementerian Agama yang memasuki ke-75 tahun, Kakanwil Kemenagsu harus mewujudkan Kementerian Agama dengan semangat baru sesuai dengan pesan Menteri Agama dengan motivasi tinggi untuk mempedomani, semangat Kementerian Agama harus meliputi peningkatan pelayanan dan tata kelola birokrasi.

Seperti diberitakan beberapa media sebelumnya, 13 pejabat administrator di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Utara telah dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Sumatera Utara Drs H Syahrul Wirda MM pada Rabu (06/1/2021).

Pelantikan itu disebut-sebut cacat hukum dan bertentangan dengan Surat Menteri Agama tindak lanjut KepMENPAN RB, ter PP Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah di ubah PP Nomor 12 Tahun 2002 pasal 33 tentang Kenaikan Pangkat PNS. “Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu”.

Hal tersebut memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat yang pada awalnya berharap dimasa kepemimpinan Syahrul Wirda yang diketahui adalah putra asli Sumatera Barat Kanwil Kemenag Sumut dapat bekerja lebih baik, sebagai mana jargon Kementrian Agama “Ikhlas Beramal” namun realitanya justru semakin buruk yang syarat dengan KKN dan berdagang jabatan.

Oleh karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Baru Anti Korupsi (LSM GEBAK) melakukan aksi untuk yang kedua kalinya.

Melalui Topan Lubis yang berperan sebagai Koordinator aksi copot Kakanwil Kemenag Provsu yang dinilai tidak selektif dalam bekerja. “Menempatkan pejabat tidak berdasarkan analisa jabatan, loyalitas, integritas dengan berbagai pertimbangan lainnya,” ucap Koordinasi aksi Topan Lubis.

“Kalau dinilai tidak mampu, kenapa harus dipakaskan, sehingga terjadi kesalahan administratif dalam proses pemindahaan jabatan itu, dan keputusan itu menjadi tidak sah atau cacat secara yuridis,” terangnya kembali.

Menyikapi hal ini Danil Sitorus Pane Ketum GEBAK membenarkan adanya aksi tersebut, menurutnya Kakanwil Kemenag Provsu Syahrul Wirda harusnya mampu memberikan kondusivitas dan menjadi solusi di tengah dinamika yang diduga syarat dengan KKN di Lingkungan Kemenag Sumut, bukan justru terlihat diintervensi oleh mantan Plt Kakanwil Muhamad David Saragih yang kini menjabat sebagai Kabag TU.

Dijelaskannya, karena menurut sumber informasi yang dapat dipercaya bahwa pejabat yang dilantik adalah pejabat yang diusulkan waktu David Saragih menjadi Plt Kakanwil.

Danil Sitorus kembali menegaskan aksi ini adalah bentuk kepedulian terhadap lembaga Kementerian Agama Sumatera Utara.

“Kantor ini harusnya dipimpin oleh orang benar-benar memikirkan kemaslaatan umat, bukan orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadinya dan kelompok hingga berakhir pada keributan di provinsi ini,” ujarnya.

“Aksi ini bukan yang terakhir, tanggal 4 Februari mendatang kita akan kembali menggelar aksi di Jakarta, tepatnya di depan Kantor Kementrian Agama RI, ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap lembaga agama ini, kami akan tetap konsisten mengawal permasalahan ini sampai selesai,” tutup Danil Sitorus. (red)

- Advertisement -

Berita Terkini