MUDANEWS.COM, Medan – Sebagai relawan pendukung Jokowi berbasis di desa, Sahat Simatupang, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Indonesia Kerja (RIK) berkepentingan mengingatkan pemerintah agar uang negara efektif membangun desa.
“Saya sarankan program P3MD atau dana desa tahun 2021 dihapus saja dan diganti dengan program yang spesifik. Kalau untuk pembangunan infrastruktur atau optimalisasi sentra pertanian dan perkebunan misalnya diserahkan saja ke kementerian teknis atau pemerintah lokal,” tutur Sahat di Medan, Kamis (12/12/2019).
Menurut Sahat, pemerintah melalui Kementerian Desa tidak perlu mengarahkan membangun jalan desa dengan uang dana desa kalau hitungannya hanya untuk menyerap tenaga kerja dadakan.
“Pemerintah serahkan saja kepada kementerian teknis untuk urusan infrastruktur agar Kementerian Desa fokus pada pemberdayaan masyarakat saat proses produksi dan pemasaran produk – produk KUD agar tidak tumpang tindih dengan tugas pokok kementerian teknis membangun infrastruktur dan meningkatkan hasil pertanian/perkebunan. Kementerian Desa jangan merasa mampu dalam segala hal karena mereka bukan kementerian teknis,” ujar Sahat.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas program dana desa di 2020. Dia memberi arahan kepada para menteri terkait agar dana desa bisa diakselerasi mulai awal tahun. Hal itu dia sampaikan dalam ratas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
“Saya memiliki beberapa catatan dalam pemanfaatan dana desa. Yang pertama pemanfaatan dana desa harus dimulai di awal tahun. Untuk tahun 2020 saya minta di bulan Januari sudah bisa dimulai,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta dana desa diutamakan untuk program yang padat karya, yang memberikan kesempatan bekerja bagi mereka yang miskin serta menganggur di desa.
“Dengan jumlah yang makin meningkat saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan terdapat desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta kurangi angka kemiskinan di desa,” sebutnya.
Berdasarkan catatannya, dana desa yang sudah dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun telah mencapai Rp 329,8 triliun. Menurutnya itu sebuah angka yang sangat besar.
“Dan dana desa akan terus meningkat dan pada APBN 2020 anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp 72 triliun dari sebelumnya di 2019 Rp 70 triliun,” tambahnya. Berita Medan, red
