MUDANEWS.COM, PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat (Sumbar) menilai bahwa sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka lebih adil (equal) dibanding proporsional tertutup untuk diterapkan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPW PSI Sumbar, Sukma Trianda Putra seperti dilansir dari Harian Haluan, Kamis (08/06/2023). Dikatakannya, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, harapan kader PSI memang menginginkan sistem Pemilu proporsional terbuka diterapkan pada Pemilu 2024.
“Sejauh ini DPP PSI telah menyuarakan penolakan sistem proporsional tertutup ke MK. Bahkan dari PSI juga mengajukan ke MK untuk tetap Pemilu seperti yang biasa,” katanya.
Menurutnya, sebagai generasi muda pihaknya jadi merasakan pesta demokrasi yang sesungguhnya jika Pemilu menerapkan sistem proporsional terbuka. “Masyarakat bisa memilih orang yang diharapkan untuk perpanjangan tangannya di parlemen,” katanya.
Sukma Trianda Putra juga mengatakan, perkembangan informasi dan persepsi tentang sistem Pemilu saat ini semakin liar, ditambah adanya cuitan dari Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Namun, jika nantinya Pemilu proporsional tertutup PSI Pusat dan PSI Sumbar sudah siap mengantisipasi hal tersebut.
“Saya sudah menginstruksikan ke kader untuk memastikan dulu, karena secara hukum belum inkrah di MK. Pada intinya kami di PSI siap, karena keduanya ada plus minusnya,” katanya lagi.
Dikatakannya, sistem proporsional tertutup punya kekurangan, yang mana masyarakat tidak mengetahui siapa legislator yang dipilih partai yang punya kursi. “Kelebihannya mungkin dari sisi biaya atau anggaran, kalau sistem proporsional tertutup lebih minim,” katanya.
Lebih jauh Sukma mengatakan, sistem proporsional terbuka perlu tetap dipertahankan untuk Pemilu 2024. Sistem ini akan membuat adanya kedekatan antara pemilih dengan kandidat yang ditawarkan oleh partai politik, sehingga tingkat tanggung jawab anggota legislatif terhadap konstituen akan tinggi sekaligus dapat memperkuat partisipasi dan kontrol publik.
“Harapannya kinerja partai dan parlemen juga semakin bisa lebih mudah dievaluasi. Hal ini karena rakyat menentukan langsung siapa yang dipilihnya,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, sistem proporsional terbuka akan mendukung dinamika internal partai paling tidak mesin partai akan berjalan maksimal karena adanya kompetisi positif antar bakal calon dewan. “Harapannya dinamika tersebut dapat mengajak pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu sekaligus dapat menarik dukungan untuk memilih kandidat atau partai,” pungkasnya. (fdi/zak)
