MUDANEWS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kalau pemerintah daerah (Pemda) akan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.
Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin mengatakan, kalau untuk KPU Provinsi hampir 100 persen, hanya tinggal KPU Papua yang belum tandatangan. Begitu juga tingkat kabupaten/kota hanya menyisakan Kabupaten Timika.
“Kalau KPU hampir selesai,” kata Syarifuddin di Kantor Kemendagri Jakarta, Rabu (27/9).
Dia menambahkan, kalau untuk Bawaslu/Panwaslu memang masih banyak daerah yang belum menandatanganinya karena masalah pembentukan lembaga ini. Namun ia meyakini kalau NPHD ini tak akan menganggu jalannya Pilkada.
“Kami akan kawal NPDH ini untuk Panwas. Namun KPU pastikan sesuai target waktu,” tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, Kemendagri tentu akan memantau terus proses penandatangan NPHD ini. Pihaknya terus berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait keterlambatan ini.
Apabila masih ada pemda yang belum mengucurkan anggaran pilkada, Kemendagri bisa memahaminya. Karena mereka punya persoalan yang berbeda namun Kemendagri tetap berupaya untuk melakukan percepatan NPHD.
“Uang sudah ada tinggal cara pencairannya saja. Kalau melihat pengalaman sebelumnya (pilkada serentak) 2015 dan 2017 tidak ada yang tersendat. Ada yang terlambat, tapi semua aman, tinggal syaratnya bagaimana,” ungkapnya. (ka)
