MUDANEWS.COM – Opini – Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,29 persen (y-on-y) diatas Pertumbuhan Nasional sebesar 5,03 persen. Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan secara kumulatif selama tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen.
Dari sisi Produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,87 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,57 persen. Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan kumulatif selama tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen. Ini merupakan capaian yang baik. Menandakan kondisi perekonomian kita mulai membaik setelah kondisi pandemi Covid-19.
Apabila ditinjau dari sisi sektoral, perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2023 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja hampir seluruh lapangan usaha utamanya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diprakirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi. Kinerja lapangan usaha Perdagangan diprakirakan meningkat sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat pasca penghapusan kebijakan PPKM oleh Pemerintah.
Komoditas Pertanian dan Perikanan Sektor Andalan Sulawesi Selatan
Sektor Andalan Sulawesi Selatan adalah komoditas pertanian dan perikanan, Komoditas unggulan Sulawesi Selatan ini menjadi produk ekspor kebeberapa benua disamping sektor industri, selain itu disektor pangan Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, Kota Makassar menjadi daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi di Sulawesi Selatan. Pangsa realisasi pendapatan Kota Makassar adalah 12,15% dari total pendapatan 24 Kabupaten/Kota. Nilai realisasi mencapai Rp508,77 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 pada triwulan yang sama dengan nilai sebesar Rp696,75 miliar.
Sedangkan laju pertumbuhan ekoonomi Sulawesi Selatan masih dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, dimana realisasi pendapatan Kota Makassar paling banyak dikontribusi oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pajak Daerah yang masing-masing mencapai Rp274,53 miliar dan Rp187,63 miliar atau dengan pangsa masing-masing sebesar 53,95% dan 36,87%. Secara spasial, Kota Makassar menjadi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hingga triwulan I 2023 Kota Makassar mencatatkan rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 40,78% atau di atas rata-rata kab/kota lainnya sebesar 8,47%.
Mendorong Kemandirian Fiskal
Hal ini mencerminkan kondisi kemandirian fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu mendorong kinerja kemandirian fiskal, mengingat rasio PAD terhadap total pendapatan yang masih pada nilai 26,19%.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah melakukan pemerataan infrastruktur secara regional agar daerah terisolir dapat mengakses moda transportasi dengan mudah dan meringankan ongkos produksi. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Forkopimda terus berupaya menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat, 6 langkah yang mesti dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini yaitu :
1. Terkait Stabilisasi Harga Beras, DKPn, Bulog dan Satgas Pangan agar segera melakukan pertemuan bersama pelaku usaha untuk melaksanakan kesepakatan harga beli sesuai ketentuan BAPANAS, mendukung ketersediaan pasokan.
2. Meningkat produksi hasil laut sekaligus menjadi nilai tukar nelayan. Kecukupan pasokan antar waktu dan antar wilayah harus dijaga, salah satu melalui fasilitas mobile cold storage.
3. DKPn dan Dinas Perdagangan segera melaksanakan Pasar Murah bersama OPD di tingkat Kabupaten/Kota secara massif dan terjadwal. DKPn, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Biro Ekbang segera berkoordinasi untuk implementasi Fasilitasi Distribusi/subsidi ongkos angkut bahan pangan melalui penggunaan BTT pengendalian inflasi.
4. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kab/Kota bersama TPID Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menyusun neraca pangan tingkat Kab/Kota.
5. Melaksanakan KAD intra provinsi Sulawesi Selatan antara daerah sentra dengan daerah yang membutuhkan (Kota IHK).
6. Satgas Pangan, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dan OPD agar secara rutin memantau ketersediaan pasokan dan kondisi harga di seluruh 24 Kabupaten/Kota.
Meski demikian secara garis besar, data-data ekonomi makro regional Sulawesi Selatan masih menunjukkan perkembangan yang cukup baik pasca Pandemi Covid 19. Namun mesti memperhatikan tantangan pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19, serta dampak Covid19 pada pencapaian target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Gejolak Ekonomi Global dengan adanya perang dagang yang belum berakhir turut mepengaruhi fluktuasi suku bunga.
Mengembangkan infrastruktur sebagai salah satu kelompok aset yang memiliki karakteristik investasi sehingga menarik bagi para investor. Ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu.
Pondasi Ekonomi Sulawesi Selatan Ditopang Komoditas Andalan
Peluang pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan meredanya pandemi yang terus diiringi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi peluang yang besar untuk peningkatan penyediaan barang dan jasa dari dunia usaha pada berbagai sektor. Potensi Sulsel yang besar tersebut diharapkan membawa optimisme pada pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat pada tahun 2023. Sulsel memiliki pondasi ekonomi yang kuat dari komoditas unggulannya dimana Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan nasioanal serta posisi strategis sebagai hubungan Kawasan Indonesia Timur.
