MUDANEWS.COM – Wacana kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah mulai dirasakan masyarakat. Mengapa tidak, pertambahan jumlah penduduk menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan. Salah satunya yang cukup berpengaruh adalah sektor industri, angkutan, rumah tangga dan lainnya.
Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya jumlah kebutuhan energi di Indonesia. Menurut data sensus, penduduk berjumlah sebanyak 275,36 juta jiwa pada Juni 2022, data sebelumnya jumlah penduduk Indonesia di tahun 2010 adalah 237,6 juta jiwa. Artinya, dalam kurun waktu 12 tahun naik 37,7 juta jiwa. Dari pertambahan jumlah pendudukan tersebut konsumsi energi juga akan semakin meningkat.
Bahan bakar minyak (BBM) merupakan energi yang perlu disubsidi karena harga BBM sangat dipengaruhi oleh factor eksternal, yaitu harga minyak mentah di pasar dunia USD77,11 per barel pada tahun 2010 dan pada tahun 2022 106,73 per barel. BBM dari pemerintah yang disalurkan oleh pertamina yang saat ini terus menguasai energi di Indonesia. Harga BBM yang disubsidi, ditetapkan melalui peraturan presiden dan bertujuan untuk menstabilkan harga-harga barang sebagai dampak terhadap harga BBM.
Salah satu cara pemerintah mensejahterakan masyarakat adalah dengan mensubsidi energi, tetapi masih ada kelemahan dari kebijakan ini, dengan harga lebih murah sehingga membuat masyarakat cenderung tidak berhemat dalam menggunakannya. Kadang-kadang barang dan jasa disubsidi tidak tepat sasaran. Lebih banyak yang menikmatinya golongan yang tidak dan kurang berhak.
Subsidi ini juga memiliki manfaat, cecara umum membantu ekonomi bagi masyarakat. Saat ini barang-barang melonjak mahal dengan pendapatan rendah, subsidi sangat berguna bagi masyarakat karena membantu mereka untuk membeli. Manfaat produsen karena kos produksi murah karena membeli BBM dan listrik dengan harga murah sehingga dapat mengurangi biaya produksi.
Karena penggunaan BBM dan Listrik bersubsidi semakin tinggi, akan mengurangi besaran anggaran negara. Realisasi Subsidi BBM akan terus bertambah seiring penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat yang kian meningkat. Oleh karena itu, pemerintah segera menaikkan harga BBM dan listrik Bersubsidi besaran masing-masing. Kenaikan harga bertujuan meningkatkan pemanfaatan anggaran belanja. Akibat kenaikan ini juga akan berimbas pada kenaikan inflasi.
Strategi ini sudah sering dilakukan dalam pemanfaatan anggaran, disetiap presiden pernah menaikkan harga BBM dan listrik, kejadian ini terus menerus hingga kita tidak pernah tau kapan persoalan ini memiliki solusi tanpa mengorbankan rakyat. Jika dipikir ini bukan sebuah tudingan melainkan proses negara ini berdinamika sampai saat ini pola yang dilakukan sama.
Dampak kenaikan harga energi terhadap kenaikan harga pada sektor-sektor ekonomi lainnya sangatlah banyak, sektor angkutan, sektor industri, pertanian, perdagangan, hotel bahkan untuk pedagang starling (starbak keliling) juga terkena imbasnya walaupun menggunakan sepeda akan terdampak secara tidak langsung.
Jika hal ini terjadi, apa yang harus dilakukan presiden? Apakah hanya dengan silang subsidi, atau berhutang lagi kepada penyuplai hutang luar negeri? Sepertinya presiden kalang kabut dalam menghadapi gempuran tidak menentunya ekonomi global. Kesenjangan sosial sangat terasa di masyarakat, si kaya dan si miskin diperlakukan sangat berbeda.
Misalkan, penggunaan jasa; ada jasa biasa dan premium, berbeda lagi jasa yang diterima, karena si miskin tidak mampu membayar premium maka tidak bisa menggunakan fasilitas. Jika dipikir-pikir, presiden tidak menutup mata soal ini, tapi tidak juga bisa berbuat apa.
Pasca pandemi bukanlah mudah untuk bangkit dalam keterpurukan ekonomi, peristiwa pandemi adalah kejadian celaka untuk Indonesia dan dunia. Perlu dilakukan pelonggaran untuk masyarakat berakselarasi untuk ekonomi lebih cepat bergerak. Ekonomi harus digairahkan dengan dorongan dan membuka peluang apapun ditawarkan kepada masyarakat.
Untuk itu, rencana pemerintah untuk menaikkan BBM (September 2022) saat ini tidaklah tepat, bukan menjadi solusi terbaik mengingat ekonomi rakyat yang masih lemah. Pemerintah harus lebih paham dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada bisnis minyak dunia. Patut kita bertanya juga, Pertamina dan PLN, berdasarkan informasinya mengalami kolaps, apakah itu masuk akal? Jika kolaps, mengapa itu terjadi? Apakah karena kenaikan minyak dunia sehingga perlu menaikkan harga? Atau kemana penyaluran dana Pertamina dan PLN selama ini, mengapa kolaps?
Tentu kita sebagai rakyat, menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM, TDL dan perlu juga pemerintah memberantas mafia-mafia atau kartel-kartel minyak yang menyusahkan negara. Daya beli rakyat akan melemah, dan ini dapat menyusahkan masyarakat, dan membuat kantong kami (mahasiswa) koyak saat naik angkot atau ojol ke kampus.[]
Oleh: Abdul Rahman (Ketua Umum HMI Badko Sumut Periode 2021-2023).
