MUDANEWS.COM – Baru beberapa hari lalu masyarakat dikagetkan oleh statemen HRS yang mengancam Kapolda Metro Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Letjen Dudung Abdurachman. Ia minta agar pengikutnya memboikot keduanya karena dianggap sebagai penjahat HAM. Berikut seruan HRS.
Boikot Fadil & Dudung!!
Diingatkan kembali kepada segenap habaib, ulama, kyai, da’i, tokoh Islam dan umat tentang seruan IB-HRS sejak peristiwa tragedi KM 50.
Jangan undang Fadil Imran dan Dudung dalam acara apapun. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung maka bubar saja…!! Tinggalkan…!! Karena Fadil dan Dudung “penjahat HAM” terlibat penyiksaan dan pembantaian 6 Laskar FPI pengawal IB HRS di rumah penyiksaan.
Itu soal seruan HRS yang entah didengar atau malah cuma diabaikan saja oleh Fadil dan Dudung. Tidak lama, sidang MA memutuskan pengurangan masa tahanan HRS hanya 2 tahun saja (korting yang lumayan) dengan alasan tidak menyebabkan korban dalam kasus RS Ummi.
Diperkirakan 2023 HRS sudah bebas kembali. Dan sangat mungkin akan kembali “manggaduhkan” kontestasi pilpres 2024. Benarkah akan gaduh dan membuat kekhawatiran masyarakat semakin memuncak? Tunggu dulu. Presiden Jokowi sepertinya tidak ingin ketinggalan set dari skenario keterlibatan HRS dalam pilpres nanti.
Setelah mengangkat Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, kemudian Jokowi pun menunjuk Letjen Dudung untuk menduduki posisi KSAD menggantikan Andika. Adakah ini sebagai antisipasi Jokowi meredam kelompok HRS yang terkenal militan dan radikal? Tentu kita bisa melihat kiprah dan tindakan tegas Dudung selama menjabat sebagai Pangdam Jaya kepada kelompok HRSb.
Karena sikapnya itulah HRS telah menetapkan Dudung sebagai musuh nomer satu mereka. Strategis kah langkah HRS memusuhi aparat TNI? Beranikah kelompok HRS berhadapan langsung dengan TNI? Semakin menarik ditunggu bagaimana ketika Dudung menjadi KSAD. Untuk agenda terdekat reuni 212 saja Dudung sudah menolak keras tidak boleh ada kerumunan. Siapa sebenarnya Dudung?
Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melantik Letnan Jenderal Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada hari ini, Rabu, 17 November 2021. Dudung akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan naik pangkat menjadi Panglima TNI.
Dudung merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat. Ia lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1988 dari kecabangan Infanteri. Sejumlah nama di angkatannya sudah lebih dulu mendapat jabatan penting sebelum Dudung. Sebut saja salah satunya Mayor Jenderal Ilham Alamsyah, yang sempat menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada 2017 silam.
kelahiran 16 November 1965 itu menjabat Wakil Gubernur Akmil pada 2015 hingga 2016. Dari sana, karirnya terus melesat. Ia naik menjadi Staf Khusus KASAD selama setahun, kemudian Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KASAD setelahnya.
Setelah itu, Dudung langsung diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 2018. Posisi ini ia jabat selama dua tahun. Hingga pada Agustus 2020 lalu, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya oleh KASAD Jenderal Andika Perkasa. Kemudian pada Juni 2021, Dudung diangkat menjadi Pangkostrad.
Kini, Dudung bakal menjadi KSAD menggantikan Andika.
Nama Dudung ramai diperbincangkan saat ia menyerukan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada 2020 silam. “Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari,” kata Dudung di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 20 November 2020.,
Pernyataan Dudung menuai kontroversi dan dianggap tidak mewakili TNI. Belakangan Dudung menjelaskan bahwa seruan bubarkan FPI merupakan sikap pribadi dan bukan representasi institusi.
Dudung Abdurachman juga memerintahkan anggotanya melucuti baliho yang mendukung pimpinan FPI Rizieq Shihab beserta segala atribut berbau FPI di kawasan DKI Jakarta. Sebagian mengkritik bahwa tindakan Dudung sudah melampaui tupoksi TNI. Namun, adapula sebagian masyarakat yang mendukung Dudung.
Oleh : Agung Wibawanto
