MUDANEWS.COM – Belum lama Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw menyoroti banyak pejabat negara positif Covid-19 dan sulit mendapatkan fasilitas kesehatan. Rosaline meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan ini disampaikan Rosaline saat menjadi pembicara di webinar survei Median, Rabu (7/7/2021). Awalnya, Rosaline menilai sejak pertama pemerintah tidak siap dalam menangani pandemi Corona.
Rosaline lantas menceritakan dirinya kerap membantu pejabat negara yang dinyatakan positif Covid-19. Namun para pejabat itu disebut kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. “Saya satu bulan dua bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta pemerintah lupa, bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara,” kata Rosaline. Dia menyebut padahal pemerintah memiliki RSPAD yang ikut menangani pandemi Covid.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu lebih waspada dengan banyaknya pejabat yang positif Covid. Para pejabat ini juga dinilai perlu diistimewakan karena memiliki tugas memikirkan negara dan rakyat. “Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu Corona lahir, Kemenkes harus sudah mulai waspada karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya, bagaimana sampai dia datang ke emergency terus terlunta-lunta, saya sedih,” tuturnya.
“Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara, segitu banyak orang Dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya. Sekarang saja saya lagi sambil webinar ini saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk,” sambungnya.
DPP PAN segera klarifikasi atas protes kadernya tersebut. “DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Kamis (8/7/2021). “Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional. PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline, karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai,” imbuhnya.
PAN mengingatkan bahwa sesuai UUD 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan begitu, pelayanan publik harus diberikan secara adil dan merata. “Alasan sikap yang tidak tepat, karena seharusnya, sesuai Pasal 28H UUD 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin. Jadi implementasi public services harus adil dan setara,” papar Viva Yoga.
Viva Yoga memastikan PAN akan terus berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Dia mengimbau masyarakat tidak meragukan komitmen PAN. “Masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi Covid-19. PAN akan terus bersama pemerintah dan masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan partisipasi aktif Fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara.”
Selain itu, ditambahkannya juga, aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. “Kita terus berjuang bersama dan berdoa agar pandemi Covid-19 segera berakhir di Bumi Pertiwi,” pungkasnya. Diskursus ini dianggap sudah selesai, namun menyisakan banyak pertanyaan, seperti: Mengapa masih ada anggota DPR RI yang berpikiran seperti itu? Ingin mendapat keistimewaan pelayanan kesehatan hanya karena dia pejabat? Bagaimana nasib rakyat yang diwakilinya, abaikan saja? Anggota DPR lebih penting?
Minta untuk di-nomor-satukan pelayanan kesehatan tapi berharap mendapat gratisan? Jika ingin mendapat akses kesehatan VVIP, maka pejabat sekelas anggota DPR RI bisa memiliki banyak pilihan di RS swasta lainnya, jangan di RS pemerintah. Mereka akan mendapat layanan cepat dengan membayar atau mandiri (BPJS juga pasti ada). Jangan menyalahkan RSUD jika memang kapasitas terbatas alias memang sudah penuh. Pejabat ingin diistimewakan dan mengorbankan rakyat jelata?
Tentu kita tidak habis pikir, (sekali lagi) mengapa masih ada anggota DPR berpikiran seperti itu? PAN sendiri jika memang kreatif dan inovatif, bisa “menyulap” kantor DPP sebagai tempat menampung pasien covid khusus kader PAN, misalnya. Makesnya bisa direkrut yang berasal dari kader dan simpatisan PAN. Tentu banyak tenaga relawan yang bisa dikerahkan. PAN juga memiliki riwayat sejarah yang berhubungan secara ideologis dengan ormas Muhammadiyah.
Ormas tersebut punya rumah sakit sendiri (PKU) di daerah-daerah, apakah tidak bisa diupayakan kerjasamanya? Mengapa langsung “menyerang” pemerintah, mengatakan tidak siap dll? Hal ini menunjukkan ada anggota DPR RI yang sombong dan merasa lebih tinggi dibanding rakyat yang diwakilinya. Kemudian, dirinya menjadi stress karena banyak rekannya korban covid, menyebabkan ia berpikir pendek tidak kreatif dan tidak inovatif. Pandemi banyak membuat orang jadi stress, seperti dr Louis dan anggota DPR RI ini.
Oleh : Agung Wibawanto
