MUDANEWS.COM, PEMATANG SIANTAR – Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia menghadiri undangan rapat koordinasi nasional (Rakornas) P2DD Tahun 2023 di Grand Sahid Jaya, Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta. Selasa (3/10/2023).
Menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Rakornas sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
nantinya akan dipimpin oleh Bapak Presiden dan akan diikuti oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Anggota Satgas P2DD (kehadiran Bapak Presiden saat ini dalam koordinasi dengan protokol istana). Dalam Rakornas rencananya juga akan diumumkan hasil evaluasi kinerja TP2DD Tahun 2022 (Award 2023).
Indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan prospek dan ketahanan yang baik di tengah kekhawatiran risiko resesi global. Tumbuh impresif, perekonomian Indonesia selama 7 kuartal berturut-turut konsisten tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan pada triwulan II tahun 2023 mencapai 5,17% (yoy). Hal ini merupakan hasil kerja keras serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dukungan penuh seluruh masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023 yang bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, Selasa (3/10), Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6%. Pemerintah optimis target tahun ini 75% bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2%.
“Untuk mencapai target 75% digital di tahun 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Saat ini terdapat 24 dari 27 BPD yang memiliki layanan digital banking namun hanya 19 BPD yang memiliki izin QRIS. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan peningkatan inovasi dalam implementasi kebijakan P2DD.
Selain itu, sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan Championship TP2DD 2023 dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Satgas P2DD telah memilih 15 Pemda Penerima Penghargaan TP2DD terbaik, Pemda Penerima Penghargaan Program Unggulan terbaik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta 1 BPD terbaik yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD tahun 2023.
Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023 memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah:
Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD;
Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah;
Ketiga, mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan;
Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda;
Kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.
Arahan Wakil Presiden RI tersebut akan menjadi bahasan tindak lanjut dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dalam tahapan P2DD berikutnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM. QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Hal tersebut akan mempercepat elektronifikasi Pemda. Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan mobilisasi dengan perbankan dan Penyedia Jasa Pembayaran. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant. Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time. Di triwulan kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun.
“Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju”, pungkas Gubernur Perry.
Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemda, telah dilaksanakan Championship TP2DD, dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, & Papua. Terdapat tiga kategori penghargaan yaitu TP2DD Terbaik, Program Unggulan Terbaik, dan BPD Terbaik dalam mendukung ETPD.
Provinsi pemenang kategori TP2DD terbaik yaitu wilayah Sumatera adalah Riau, wilayah Jawa-Bali adalah DKI Jakarta, wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Barat, wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Selatan, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Papua Barat. Sementara kota pemenang pada kategori TP2DD Kota terbaik, untuk wilayah Sumatera adalah Tebing Tinggi, wilayah Jawa-Bali adalah Bogor, wilayah Kalimantan diberikan kepada Kota Tarakan, wilayah Sulawesi diberikan kepada Kota Makassar, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Kota Jayapura.
Untuk kabupaten pemenang kategori TP2DD Kabupaten terbaik wilayah Sumatera adalah Kampar, wilayah Jawa-Bali adalah Ciamis, wilayah Kalimantan adalah Kutai Kartanegara, wilayah Sulawesi adalah Kabupaten Bone Balango, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Kabupaten Manokwari. Dalam kategori program unggulan P2DD terbaik, penghargaan diberikan untuk “Program Sulsel in Your Hand” dari Provinsi Sulawesi Selatan, “Program Sombere dan Smart City” dari Kota Makassar, serta“Sistem Pajak Online Bangun Tidur Bayar Pajak – Program Si Pajol Batijak” dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, penghargaan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) terbaik dalam mendukung ETPD diberikan kepada BPD DKI (PT. Bank DKI).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Ombudsman, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kemenko Perekonomian, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku Ketua TP2DD.
