Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan meningkatkan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal ini seiring dengan diperpanjangnya PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021.
“Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini pemerintah juga meningkatkan pemberian bansos untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil dan penjelasan secara terperinci akan dijelaskan oleh Menko,” kata Jokowi, Minggu (25/7/2021).
Presiden menegaskan, perpanjangan PPKM level 4 ini mempertimbangkan beberapa aspek kesehatan, ekonomi dan dinamika sosial. Kendati demikian, Jokowi mengizinkan usaha kecil buka hingga pukul 21.00 WIB.
“Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan kecil dan usaha kecil lain sejenis diizinkan buka dengan protokol ketat sampai 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda,” kata Jokowi, Minggu (25/7/2021).
Dia mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Presiden juga mengizinkan warung makan dan sejenisnya masih boleh buka sampai pukul 20.00 WIB.
“Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menggulirkan beragam jenis bantuan sosial saat PPKM Darurat yang digelar dua minggu ke depan. Pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran Rp6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial tunai (BST).
Kedua, pemerintah memutuskan kembali memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Bantuan yang semula akan berakhir Juli diperpanjang karena pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.
Lalu, dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid-19. BLT Desa diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.
“Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini sehingga dalam pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat bisa mendapatkan terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini,” jelas Menkeu.
Dengan adanya PPKM darurat, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dipercepat. Anggaran PKH Tahun 2021 Rp28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun.
Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200.000 perbulan.
“Pada saat PPKM Darurat ini kita meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8 jadi masih ada tambahan 3 juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran,” ungkap Menkeu.
Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program pra kerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp2,4 juta yaitu Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei Rp150.000 untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp3,55 juta Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester 2 dengan adanya PPKM Darurat.
Sumber: okezone.com via infopresiden.com
 mengatakan akan meningkatkan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Hal ini seiring){kind=link}