MUDANEWS.COM – Jujur saya tidak paham dengan apa yang diinginkan NB. Berawal dari kemunculan isu polisi Taliban vs polisi India. Sebagai penyidik senior, NB disinyalir telah ‘mencengkeram’ kuat institusi KPK. NB leluasa mengubah aturan ke dalam badan Pegawai KPK, termasuk mulai merekrut beberapa penyidik baru yang diinginkannya.
Ia telah membangun sistem di tubuh Pegawai KPK. Tidak ada yang berani menentangnya, bahkan Pimpinan KPK. Pimpinan KPK boleh berganti tapi dirinya tetap ‘berkuasa’ dan tidak terhentikan juga tidak tergantikan. Jangankan kepada pimpinan KPK, kepada presiden pun ia berani berbicara keras dan tendensius. Mengapa?
Karena menganggap KPK yang diklaim miliknya adalah ‘super body’ yang tidak siapapun boleh intervensi. Hal ini dianggap bahaya jika dibiarkan. NB menyimpan dan menanamkan orang-orangnya sebagai pegawai KPK yang beraliran Islam fundamentalis (itu makanya disebut sebagai polisi Taliban).
KPK pun sebagai sebuah lembaga negara tidak mungkin hanya dikuasai oleh satu orang NB. Jokowi tidak diam. Ia mengusulkan RUU KPK kepada DPR dan setelah sekian lama barulah diketok palu menjadi UU. Meski terdapat protes dari orang-orang ‘binaan’ KPK nya NB, namun tidak sedikit pula yang mendukung kebijakan Jokowi merevisi UU KPK.
Revisi yang paling mencolok adalah soal keberadaan Dewan Pengawas. Hal ini diperlukan guna menjaga setiap langkah KPK tetap on the track. Tidak ada lagi kesemena-menaan NB dalam menetapkan kasus. Terutama, tidak ada lagi polisi Taliban di dalamnya. Kebijakan tersebut sepertinya berhasil membuat NB beserta kroninya merasa gerah tidak bebas dan tidak betah.
Ya, karena ada Dewan Pengawas yang berisi orang-orang yang dipilih langsung oleh Jokowi merupakan individu yang memiliki integritas yang tidak perlu diragukan lagi. Salah satunya pendekar hukum yang kini almarhum, Artidjo Alkostar. NB tidak percaya kepada orang seperti Artidjo dan menganggap Jokowi akan melemahkan KPK.
“Koruptor harus berterima kasih kepada Jokowi,” ucap NB kurang ajar. Beberapa kali NB mengatakan dan menceritakan ketidak-nyamanannya di KPK yang sekarang dan berniat untuk keluar, alasannya demi menjaga integritas dirinya. Ditunggu seminggu dua minggu tidak juga mengundurkan diri. Malah kalah berani dengan juru bicara KPK Febri Dansyah.
NB mengatakan salut kepada Febri yang berani keluar, dan menyatakan dirinya segera menyusul. Namun dasarnya tidak punya nyali, atau hanya pintar menggertak, NB tetap masih nyaman menerima gaji juga tunjangan dari KPK. Kini bahasanya mulai lain lagi. NB mengatakan bahwa ada Pimpinan KPK yang menghendakinya keluar.
Pimpinan tersebut menggunakan tes wawasan kebangsaan ASN untuk memecatnya jika gagal lulus. Bukankah NB harusnya senang jika ia dipecat, karena memang inginnya keluar dari KPK yang dianggapnya sudah tidak nyaman dan busuk? Mengapa menjadi ribut? NB menjadi orang yang bingung, antara mau keluar atau tetap bertahan di KPK?
Jika keluar maka akan jadi pengangguran dan tidak mendapat gaji besar di KPK. Namun jika bertahan, ia semakin merasa terpojok karena tidak bisa sesukahatinya lagi mengatur-atur. Ayolah NB jadilah pejantan tangguh, jangan cuma pintar menggalang opini untuk mendapat dukungan SJW. Lihat lah kroni mu Bambang Widjojanto mulai ikut ngoceh.
Oleh : Agung Wibawanto
