MUDANEWS.COM, Medan – Organisasi Kepemudaan Islam (OKI) Kota Medan yang terdiri dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan (PC GP Ansor), Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Medan (PC ISNU), Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan (PD PM) dan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah Kota Medan (PD GPA).
“OKI merupakan wadah-wadah pemuda Islam yang sampai saat ini tetap konsisten membangun bangsa juga sangat mencintai negeri ini, kami juga ikut merasa terluka saat masyarakat khususnya di kota Medan diposisikan dalam keadaan terjepit, untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal apresiasi, keprihatinan, dan himbauan tentang situasi kondisi aktual saat ini,” jelas Ketua GP Ansor Medan M Husein Tanjung dalam konferensi persnya bersama Ketua PC ISNU Medan Eriza Hudor, Ketua PD PM Medan M Iqbal Rijali, dan Ketua PD GPA Medan Ade Syahputra Ritonga, Jumat (16/7/2021).
Husein Tanjung mengungkapkan kenyataan dan kebenarannya bahwa saat ini kita Indonesia termasuk Kota Medan Sumatera Utara benar-benar berada di dalam wabah yang mendunia, mengakibatkan semua orang harus beradaptasi dengan kenormalan baru termasuk mematuhi prokes dan aturan-aturan yang ditetapkan serta dampak yang luar biasa dirasakan oleh masyarakat serta sangat memukul berbagai bidang terutama pada perekonomian, kesehatan, pendidikan, hiburan serta bidang lainnya.
“Bahwa dalam situasi keprihatinan yang tidak pernah kita impikan yaitu situasi bvery extraordinary akibat pandemi Covid-19. Tetap kami sampaikan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepda Pemerintah Kota Medan atas ketegasan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan menangani situasi serta kondisi yang tidak mudah ini,” tutur Husein.
Selanjutnya, tegas Husein, kami mohonkan untuk mengkaji ulang keputusan Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan PPKM di kota Medan, yang dinilai sangat merugikan masyarakat ekonomi bawah, atau sembari memberi solusi kepada masyarakat yang hari ini ruang geraknya sangat dibatasi dalam bentuk Konpensasi yang ideal dan layak selama masa PPKM berlangsung.
“Kami mohonkan kepada Pemerintah Kota Medan untuk lebih terbuka dan memberikan transparansi data peningkatan atau penurunan Covid-19 di kota Medan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, bukan justru berparian dengan data Pemprovsu, hal tersebut menjadi salah satu indikator krisis kepercayaan masyarakat yang berimbas pada ketaatan, terlebih lagi masyarakat sedang kalut dalam persoalan perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga,” pintanya.
Diungkapkannya, lockdown atau karantina atau PPKM atau apapun namanya mengunakan versi yang lebih ramah yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah yang bersifat merangkul bukan memukul dan melalui sosialisasi dan edukasi sensitif-masifnya tentang penanganan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk relawan Covid-19 yang meyentuh keseluruh lapisan masyarakat dan juga kepada petugas-petugas penanganan, sehingga dapat meminimalisir komplik atara petugas dan masyarakat.
“Memperjelas katagori esensial dan non esensial, karena banyak masyarakat seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal atau tidak esensial bagi negara. Tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, mengevaluasi strategi termasuk kebijakan yang jelas korelasinya seperti pemadaman lampu dibeberapa titik jalan protokol yang justru berpotensi timbulnya kriminalitas dan koordinasi antar lembaga penanganan Covid-19 serta menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak banyak bersifat aturan, tetapi bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan itu dan mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi.
“Menyerap aspirasi masyarakat dengan mengedepankan sikap persuasif di tengah tingginya situasi yang tidak bersahabat sehingga dapat menurunkan resiko lepas kontrol masyarakat seperti tahun 1998,” pungkas Ketua GP Ansor Medan ini. (red)
 Kota Medan yang terdiri dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan){kind=link}