MUDANEWS.COM, Labuhanbatu – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya melaksanakan Focus Group Discusion (FGD) dengan Tema “Jaminan Kesehatan Masyarakat Labuhanbatu Tanggung Jawab Siapa ?
Acara itu bertempat di Warkop Marsuo Jalan Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (16/03/2022).
Kegiatan ini dilaksanakan HMI guna menindak lanjuti Aksi HMI pada hari Rabu, 02 Maret 2022 serta memperjuangkan hak masyarakat Labuhanbatu sebanyak 81.933 jiwa yang kurang mampu belum tercover dalam BPJS PBI (Gratis).
Wiwit Arif Mahardika selaku moderator mengucapkan bahwa Kesehatan adalah hal yang harus dan segera diselesaikan, karena bagaimana masyarakat akan kerja kalau dia sakit, sesuai dengan Visi Misi Bapak Bupati bahwa prioritas dalam hal kesehatan.
Ketua Umum HMI Khairil Hanif Nasution mengatakan bahwa Pemerintah lalai dalam hal kesehatan. “Tetapi kami HMI tidak ingin mencari kesalahan atau mengucilkan instansi manapun karena kami hanya ingin masyarakat yang 81.933 jiwa ini yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) terjamin kesehatannya,” ujarnya dalam sambutannya FGD tersebut.
Diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedang menyiapkan Prodak hukum yaitu Perbup untuk mengatasi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu yang tidak tercover dengan BPJS PBI (Gratis) maka dapat menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
“Masyarakat Labuhanbatu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut secara gratis yang akan trealisasi paling lama 14 hari kedepan dengan menggunakan SKTM dari Kelurahan ataupun Desa,” kata perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Indera Agusman Masyhur Sinaga Kabid Pelayanan Kesehatan.
Khairil Hanif Nasution juga mengatakan menggunakan SKTM adalah solusi sementara bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) karena menggunakan SKTM itu hanya bisa digunakan di RSUD Rantauprapat. Bagaimana dengan masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit di luar dari Labuhanbatu yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya, dan jugak bagaimana dengan masyarakat labuhanbatu yang sedang Bekerja ataupun kuliah di luar dari Kabupaten Labuhanbatu.
“Harapanya pemerintah harus sigap dan tanggap dalam hal ini guna memfasilitasi jaminan kesehatan dengan BPJS PBI (Gratis) bagi masyarakat labuhanbatu yang belum tercover,” tegasnya.
Dengan BPJS kita bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun sehingga kesehatan masyarakat Labuhanbatu lebih terjamin kesehatannya.
Kharil Hanif Nasution merokemendasi tiga solusi dalam mengatasi kondisi tersebut :
1. Pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan harus dimaksimalkan sesuai ketentuan
2. Pengusulan kuota PBI dari data DTKS harus dioptimalkan sesuai kuota yang tertera di aplikasi SIKS-NG
3. Mendorong pihak swasta untuk ikut berkontribusi melalui CSR perusahaan
Yudi Ismawan selaku kepala BPJS Kesehatan Labuhanbatu sangat mengapresiasi perjuangan HMI karena hasil dari perjuangan ini salah satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Labuhanbatu terkhusus yang kurang mampu.
Dalam hal ini, timpal Kharil Hanif, kami HMI Cabang Labuhanbatu Raya akan tetap bergerak dan terus mengkawal sampai terealisasi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu terkhusus yang kurang mampu agar terwujudnya masyarakat adil Makmur yang diridhoi Allah SWT.
Adapun acara ini dihadiri oleh Organisasi Kemahasiswaan (Cipayung Plus), Apedi Labuhanbatu, beserta Narasumber yaitu Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Indera Agusman Masyhur Sinaga, DPRD Komisi IV yang diwakili oleh Bapak Ponimin, Dinas Sosial yang diwakili oleh Bapak Lokot Ritonga dan BPJS Labuhanbatu yang diwakili oleh Yudi Ismawan. (red)
 Cabang Labuhanbatu Raya melaksanakan Focus Group Discusion (FGD)){kind=link}