MUDANEWS.COM, Tapanuli Selatan – Anggota Fraksi PAN DPRD Tapsel H Mahmud Lubis menilai, program bina lingkungan yang diluncurkan PT Agincourt Resources (AR) di 15 desa/ kelurahan lingkar tambang di Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Menurut pengakuan tokoh masyarakat dan warga di 15 kelurahan/ desa lingkar tambang program tersebut belum berhasil, dalam hal upaya peningkatan ekonomi kerakyatan,” tegas Mahmud, Rabu (11/1/2023).
Salah seorang warga Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Wildan Soleh menyebutkan, kehadiran PT AR di Kecamatan Batangtoru dan Muara Batangtoru meliputi 15 desa lingkaran tambang, terkait peningkatan ekonomi kerakyatan hingga saat ini, belum ada yang berhasil.
“Itu artinya 12 tahun lebih perjalanan lingkar tambang programnya masih rata-rata gagal. Sehingga kondisi dan keberadaan masyarakat 15 desa/kelurahan, lingkar tambang masih tetap seperti semula sebelum menjadi lingkar tambang,” kata Mahmud.
Terbukti, masyarakat lingkar tambang masih tetap dengan kemiskinannya. Boro-boro PT AR bikin program pemindahan Sungai Aek Pahu yang tak ada keperluannya untuk rakyat.
“Bagusan anggarannya dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui program riil untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Belum hilang luka hati masyarakat dengan pembangunan menara pandang di Sipirok menghabiskan biaya Rp13 M yang sumbernya dari PT AR, yang manfaat tidak ada sama sekali dengan kepentingan masyarakat Batang Toru dan Muara Batang Toru, kini mincul lagi program pemindahan sungai segala.
“Kita mohonlah pemerintah provinsi juga berperan untuk mengarahkan PT AR agar tidak selalu salah kaprah untuk berbuat yang terbaik di wilayah kerjanya,” harap Mahmud.
Apalagi, sesuai dengan regulasi yang ada, PT AR mempunyai kewajiban besar untuk membina masyarakat lingkar tambang, agar mengalami perubahan dan peningkatan dalam banyak aspek, khususnya perekonomian mereka.
Ironisnya beberapa bulan lalu, PT AR dinobatkan pemerintah pusat sebagai perusahaan terbaik pertama seluruh Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan. “Saya sebagai putra daerah yang aktif di lapangan heran, sekaligus mempertanyakan kira-kira sektor apa saja yang bisa dilihat dan dirasakan masyarakat sehingga PT AR ditetapkan sebagai juara,” tanya Mahmud.
Politisi senior yang dikenal vokal ini menyatakan, diperlukan informasi penyeimbang ke Menteri ESDM terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan PT AR, sehingga kementerian tidak hanya mendapatkan informasi sepihak. Dan, agar lebih objektif, pihak Jakarta sebaiknya datang meninjau ke lokasi lingkar tambang, untuk memastikan apakah laporan disampaikan PT AR sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Bukan berarti saya tidak setuju dengan pemberian penghargaan itu. Tapi yang patut dipertanyakan, sudahkah penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tanya Mahmud Lubis. (tim)
