MUDANEWS.COM, Medan – Pemerintah belakangan ini memang terus menekankan bahwa, APBN kita masih tetap dijaga dengan tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hanya saja ketahanan APBN dalam menopang subsidi ini yang dipertanyakan. Sementara disisi lain, stok atau alokasi BBM bersubsidi kerap disuarakan sudah mendekati batas alokasi, sehingga penyesuaian harga sangat dibutuhkan.
Hal itu dikatakan Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, Minggu (21/8/2022).
Rencana kenaikan harga BBM ini, lanjut Benjamin, tentunya tidak akan menjadi kabar baik bagi masyarakat. Dan dampak besar kenaikan harga BBM keekonomi adalah adanya tekanan pada laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan laju tekanan inflasi yang mengalami kenaikan. Disaat ini laju pertumbuhan ekonomi kita kian tergerus dengan laju tekanan inflasi yang terus mengalami peningkatan.
“Dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut, maka saya menilai bahwa harga laju tekanan inflasi di Sumut saya revisi naik ke atas. Kalau sebelumnya jika tanpa rencana kenaikan harga BBM dan tariff listrik saya menilai inflasi akan bergerak maksimal 4.9%. Namun saat ini saya merubah ekspektasi saya bahwa inflasi akan bergerak dalam rentang 5.7% hingga 6.4% hingga tutup tahun 2022,” kata Benjamin.
Lanjut Benjamin, meskipun hal tersebut sangat bergantung dengan berapa besar kenaikan harga BBM nantinya. Benjamin mempertanyakan apakah hanya pertalite saja atau justru solar juga? Inikan belum terjawab sampai detik ini.
“Saya juga menilai bahwa pernyataan sejumlah pejabat belakangan ini belum ada yang secara pasti menyebut bahwa harga BBM subsidi akan dinaikkan. Semuanya hanya beberapa kemungkinan saja,” kata Benjamin.
Walaupun secara pribadi, Benjamin menilai kemungkinan harga BBM itu naik di saat situasi seperti sekarang ini sangat memungkinkan. Nah jika BBM benar-benar mengalami kenaikan, maka yang paling rentan terpukul adalah masyarakat menengah ke bawah. Lompatan angka pengangguran dan kemiskinan akan terjadi, inflasi akan membuat banyak masyarakat yang jatuh dalam jurang kemiskinan. Angkanya bisa naik cukup tinggi pada bulan Maret 2022 mendatang.
“Karena kalau dinaikkan di akhir Agustus ini, September belum akan memberikan dampak besar yang terlihat terhadap penambahan jumlah angka kemiskinan. Tetapi kalau diakumulasikan hingga ke Maret 2023 angkanya baru akan terasa, namun saya masih yakin presentase tingkat kemiskinannya akan di bawah 10%di Sumut. Pemerintah harus mampu menekan ongkos sosial yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM tersebut,” jelas Benjamin.
Nah disaat kondisi seperti itu terjadi, Benjamin menilai bantuan sosial akan menjadi cara pemerintah meredam kenaikan angka kemiskinan, jurus ini masih akan digunakan guna menjaga daya beli masyarakat setelah kenaikan harga BBM nantinya.
“Yang patut disayangkan adalah kenaikan harga BBM ini bukan dikarenakan terjadinya pemulihan ekonomi dunia atau nasional. Ada dampak perang yang memicu terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Yang bermuara pada tidak terjadinya penambahan pendapatan di masing masing rumah tangga, namun yang terjadi justru kebutuhan hidup mengalami kenaikan,” kata Benjamin mengakhiri. (red)
