MUDANEWS.COM, Jakarta – Asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 harus perhatikan infrastruktur kesehatan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rudi Hartono Bangun SE MAP ketika rapat kerja (Raker) dengan Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI dan Ketua OJK di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (2/9/2020).
Menurut Rudi, ketika asumsi dasar makro APBN 2021 akan dibuat harus melihat persoalan mendasar yang kita hadapi sekarang yaitu pendemi wabah Covid-19. Jadi ketika RAPBN akan dirancang, tentu alokasi anggaran harus menitik beratkan kepada pemulihan efek pandemi dengan menguatkan infrastruktur kesehatan dari pusat, baik di kementerian/lembaga, di kanwil provinsi, kabupaten kota hingga desa.
“Anggaran harus difokuskan ke sektor itu. Sebab ketika kita akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara/wilayah, tetapi masyarakatnya sedang ketakutan akan wabah dan penyakit, degan sendirinya perekonomian tidak akan berjalan, orang-orang akan banyak diam dirumah. Maka sebab itu, kekuatan infrastruktur kesehatan harus disiapkan,” papar Rudi.
Saat ini, sambungnya, kita berperang melawan wabah, kalau dulu perang melawan penjajah harus beli alutista. Maka sekarang harus membeli alat kesehatan dan obat-obatan.
Dalam raker ini, Menkeu memaparkan, ada sinyal pemulihan ekonomi dengan meningkatnya pemakaian listrik. Menurut Rudi, itu bukan meningkat karena pemulihan, tapi karena jutaan manusia sekarang tinggal dan bekerja dari rumah. Akhirnya pemakaian tenaga listrik melonjak.
“Dan juga tentang pendapatan pajak yang naik turun yang dipaparkan ibu menteri, saya ingin bertanya, jika pendapatan tahun ini tidak sesuai target yang diharapkan, di APBN 2021 nanti dari sektor mana lagi yang digali ibu Menteri, apakah menerbitkan SBN atau membuat pinjaman utang? Hal ini harus dijelaskan agar semua anggaran kedepan terukur dan terencana,” ujar Rudi. Berita Jakarta, red
 2021 harus perhatikan infrastruktur){kind=link}