Forum Santri Nasional : Komisioner KPK Terpilih Memiliki Beban Tugas Berat
Dr Ridho Syahputra Manurung MHum

MUDANEWS.COM, Medan – Permasalahan korupsi di Indonesia semakin mengkwatirkan. Setiap hari melalui media televisi ada kepala daerah, direksi BUMN, DPR yang tertangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hukuman kurungan badan nampaknya tidak membuat pelaku korupsi jerah. Oleh sebab itu Komisioner KPK terpilih memiliki beban tugas yang berat kedepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Forum Santri Nasional (FSN) Sumut Dr Ridho Syahputra Manurung MHum setelah Komisi III DPR RI menetapkan 5 orang komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada Jumat (13/9/2019) dini hari dalam rapat pleno bertempat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Beberapa point penting yang harus segera dilaksanakan komisioner KPK terpilih antara lain: Pertama, bahwa wajib terlebih dahulu menyatukan pandangan, pemahaman dan pemikiran dalam menetapkan program kerja, pelaksanaan tugas tanggungjawab masing-masing komisioner khususnya dalam penetapan tersangka kasus korupsi, dan pelaksanaan OTT harus satu sepakat secara kolektif kolegial. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi beda pendapat diantara komisioner KPK.

Kedua, dapat segera membenahi institusi KPK berkaitan dengan SDM pegawai. Integritas SDM harus menjadi indikator mutlak yang tetap dijunjung tinggi bagi setiap pegawai KPK. Ketiga, Komisiomer KPK kedepan lebih mengutamakan sinergitas dengan lembaga negara, institusi Polri dan Kejaksaan. Semangat sinergitas antara lembaga negara, antar lembaga penegak hukum dan antar unsur masyarakat harus menjadi semangat kita bersama untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan tangguh.

Menurut Ridho, selain KPK ada Kejaksaan dan Kepolisian yang mempunyai fungsi pencegahan, penindakan dan pemberantasan korupsi. Sinergi itu bisa dalam hal intelijen, Penyelidikan, Penyidikan dan penindakan. Diperlukan sinergi dan soliditas yang kuat untuk tercapainya Indonesia yang bebas dari korupsi. “Sinergi dan persatuan menjadi kunci utama hari ini. Dengan sinergi kemampuan dan kekuatan sebuah lembaga akan semakin kuat dan saling menguatkan.

Keempat, menjamin kepastian perlindungan saksi dengan meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan adanya kepastian dalam perlindungan secara hukum setiap orang merasa aman terlindungi dalam melaporkan permasalahan korupsi.

Kelima, lebih meningakatkan dan mengedepankan pencegahan korupsi melalui sosialisasi ke instansi, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan masyarakat. Dalam sosialisasi dengan melibatkan organisasi dan lembaga masyarakat. Forum Santri Nasional siap membantu dan melakukan kerjasama.

Semoga komisioner terpilih merupakan sosok -sosok yang memiliki integritas dan menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Berita Medan, red