Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Net/Presiden Jokowi bersama Mendikbud Muhadjir Effendy

MUDANEWS.COM, Depok – Presiden Jokowi mengatakan, setelah pembangunan infrastruktur, pemerintah akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan pentingnya peran insan-insan pendidikan bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.

“Kita harus berubah, infrastruktur kita harus baik, sumber daya manusia kita harus baik,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Sebab, infrastruktur dan sumber daya manusia, tegas Presiden, menjadi prasyarat supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, dan tidak bisa melompat kepada negara maju.

Menurut Jokowi, mulai tahun ini dan mungkin tahun depan, pemerintah akan besar-besaran refocusing anggaran untuk masuk kepada pembangunan sumber daya manusia. “Apa yang kita kerjakan? Pelatihan vokasi, pendidikan vokasi, politeknik, upgrading skill, BLK pondok pesantren, semuanya harus kita kerjakan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kewenangan pendidikan, urusan pendidikan daerah (kabupaten, kota, provinsi) dan pusat ini harus betul-betul jelas.

“Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, kota dan kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab menteri. Harus jelas, terkonsolidasi, dan terkoordinasi dengan baik,” jelas Presiden Jokowi.

Dengan demikian, Presiden meminta agar untuk sekolah vokasi, SMK-SMK, guru-gurunya harus di-upgrade, terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru-guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil, harus lebih banyak daripada guru yang normatif.

“Guru normatif misalnya guru agama, guru Pancasila, guru Bahasa Indonesia. Guru normatif di SMK juga penting, tapi informasi yang saya terima, guru normatif ini justru persentasenya lebih banyak yaitu 65 persen. Ini tugas kementerian, tugas Bapak/Ibu sekalian untuk menyiapkan ini, meng-upgrade agar guru-guru yang bisa melatih, guru-guru yang terampil itu lebih banyak,” pesan Presiden.