MUDANEWS.COM, Batu Bara – Dewasa ini, Kabupaten Batubara sedang ramai diperbincangkan dengan isu akan digantinya logo daerah. Hal tersebut, membuat masyarakat banyak berspekulasi yang macam-macam bahkan sampai ada yang mau melakukan aksi Demo untuk menolak hal itu.
Ada yang bertanya, kenapa harus diganti dan kenapa harus disayembarakan. Sedangakan logo Batubara sejak pemekeran sudah ditetapkan dengan nuansa warna biru kuning dan beberapa simbol yang terdapat didalamnya.
Menilai hal ini, Alvian Khomeini, S.Pd, M.Si Founder Atap Kognisi (AK), yang juga merupakan aktivis HMI, mengatakan untuk tetap tenang, dan mengamati rencana dan rancangan Bupati Kabupaten Batubara.
Ia berujar, pergantian logo daerah tentu adalah hal yang sah-sah saja, selagi logo tersebut tidak bertentangan dari sejumlah pihak dan kalangan kesukuan didaerah tersebut.
Dijelaskannya bahwa, pergantian logo daerah tersebut tertuang dalam PP 77 Tahun 2007 tentang panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam NKRI.
Oleh karenanya, kata Khomeini, pergantian logo tersebut juga sudah diatur dari Peraturan Pemerintah yang sudah ada.
Ia juga berpesan masyarakat jangan sampai tergiring opini dan di eksploitasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi terjadi pertikaian ataupun kekisruhan sesama kita.
Dalam hal ini, Pergantian logo daerah belum di realisasikan, hanya saja ini masih disayembarakan.
“Nah artinya, kedepan jika logo hasil pilihan sayembara menjadi milik Pemerintah, tentu ini juga perlu di musyawarahkan dengan berbagai pihak dan keusukuan, serta dibahas di DPRD dalam forum resmi,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, Wadah yang bergerak dalam bidang kajian yaitu Atap Kognisi memberikan masukan kepada masyarakat untuk mengamatinya.
Kembali lagi ia menegaskan, apabila nanti logo yang dipilih oleh Pemerintah bertentangan dengan aturan dan menimbulkan kecemburuan sosial, maka ini juga harus dikaji ulang sampai semua pihak dan kalangan kesukuan benar benar telah sepakat.
Terakhir, ia juga berharap kepada Pemerintah Batubara untuk segera memberikan edukasi ataupun pemahaman secara humanis kepada masyarakat, mengenai pergantian logo, sehingga masyarakat Batubara tidak mudah termakan opini yang dapat merusak kondusifitas masyarakat Batubara.
(red)
