MUDANEWS.COM, Medan – Sekjen Gerakan Semesta Rakyat Indonesia (GSRI) Batu Bondar Purba juga mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai terkesan terburu-buru dengan menetapkan salahsatu pejabat Pempropsu M. Fitriyus sebagai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sumut.
Sebab lanjut Batu Bondar Purba, diera 2017 M. Fitriyus terindikasi ikut bertanggungjawab terkait keberadaan mega skandal PPDB Bergaya Online Zonaku, bersama rekan sejawatnya Arsyad Lubis yang merupakan Kadisdik Sumut, dan saat ini masih sebagai Plt Kadisdiksu.
“PPDB Sistim Online Zonasi yang berubah menjadi PPDB Bergaya Online Zonaku hingga saat ini tidak jelas pengusutannya. Bahkan dari 2017-2019 kemarin, diduga telah terjadi kerugian keuangan daerah sekitar 17 M, akibat tidak dapat dipergunakannya website PPDB Online sebagai penjaring siswa didik baru itu. Masa orang yang diduga ikut bertanggungjawab, sebagai penyedia server tahun 2017 lalu itu, ditetapkan sebagai Kordinator Korsupgah di Sumut. KPK harusnya peka dan serius dalam pemberantasan korupsi di Sumatera Utara, dan jangan seperti bercanda-canda saja”, tutup Batu Bondar Purba. Berita Medan, fian
 Batu Bondar Purba juga mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi){kind=link}