Data Corona Dinas Kesehatan Sumut, Tidak ‘Sebadan’ Dengan BNPB Pusat

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Medan – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda-LIRA) Sumatera Utara, Ir Ahmad Ibrahim Hutasuhut mempertanyakan keseriusan kinerja Dinas Kesehatan Sumut. Terkait data-data mengenai perkembangan penyebaran wabah Corona di Sumut. Hal itu disampaikan Ibrahim kepada wartawan, Senin (6/4/2020).

Hal tadi disampaikan Ahmad Ibrahim, menyikapi adanya indikasi tidak sinkronnya pendataan penyebaran Virus Covid-19 Corona di Sumut sebagaimana yang diinformasikan Dinas Kesehatan Sumut, dengan data-data yang ada di pusat data BNPB Jakarta.

“Kita melihat adanya indikasi data-data yang tidak sinkron, antara data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dengan pusat data BNPB di Jakarta. Dinkes Sumut menginformasikan, hingga 5 April 2020 sudah ada 3.368 orang dalam pemantauan (ODP)di Sumatera Utara. Padahal dalam pusat data BNPB di Jakarta, data keseluruhan orang dalam pemantuan masih sekitar 2.709 orang,” ujar Ahmad Ibrahim Hutasuhut.

Karenanya Ahmad Ibrahim mempertanyakan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) versi Dinas Kesehatan Sumut tadi, apalagi tambah Ahmad. Dalam website BNPB Pusat, sama sekali tidak terhubung dengan data dari Sumut. Baik dari BNPB provinsi maupun Dinas Kesehatan Provsu.

“Jangan sampai data-data yang dimiliki Dinas Kesehatan Propsu itu, terkesan dibuat-buat saja. Jangan sampai publik Sumut berasumsi negatif, jika Dinas Kesehatan Sumut terindikasi ingin menakut-nakuti warga dengan besarnya jumlah ODP tadi,” tukas Ahmad Ibrahim lagi.

Karenanya, Ahmad Ibrahim Hutasuhut minta Gubsu agar dalam masalah pendataan ini. Menginstruksikan agar jajaran dibawahnya, seperti Dinas Kesehatan dan BNPB Sumut serius. Hingga tidak menimbulkan asumsi ditengah masyarakat, bahwa para Kadis di Pemprovsu hanya kerja dibelakang meja. Dan mengeluarkan angka-angka hanya berdasarkan laporan bawahannya saja.

“Jika andainya Kadis Kesehatan Sumut memang tidak memiliki kemampuan dalam hal tata kelola data ini, tidak salah jika Gubsu Edy Rahmayadi mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten dan memiliki kinerja yang lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutup Ahmad Ibrahim Hutasuhut.

Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahid Hasibuan yang dikonfirmasi tentang perbedaan data antara Dinkes Sumut dengan Pusat Data BNPB, serta tidak ada linknya data Dinas Kesehatan Sumut dan BNPB Sumut dengan Pusat data Covid-19 di Jakarta, mengatakan bisa saja, karena berbeda jam. “Pusat mengumumkan 2 jam lebih dahulu dari Sumut,” kata Alwi. Berita Medan, alf

 

 

- Advertisement -

Berita Terkini