MN KAHMI Gelar Diskusi Politik : Pemilu Berkualitas dan Peta Politik Menjelang 2024

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM, Jakarta – Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), mengelar kegiatan Diskusi Politik bertemakan Pemilu Berkualitas dan Peta Politik Menjelang 2024, bertempat di KAHMI Centre Jakarta, Jum’at (07-10-2022).

Tampil sebagai keynote speaker salah seorang Presedium MN KAHMI Dr Herman Khaeron. Sementara selaku narasumber Dr Burhanuddin Muhtadi (Direktur Executive Indikator Politik Indonesia) dan Dr Adi Prayitno (Pengamat Politik UIN Jakarta), dengan dipandu moderator Ir Ismet Djafar, MM.

Dalam kesempatan Diskusi Politik yang juga ditayangkan secara langsung melalui virtual itu, Dr Herman Khaeron berkeinginan kembali untuk menggelorakan diskusi di lingkungan KAHMI yang sempat vakum akibat pandemi covid.

“Sebuah perhelatan demokrasi yang menghasilkan polarisasi, harus secara bijak disikapi oleh Kahmi menuju tahun politis mendatang,” ujar Dr Herman Khaeron.

Dr Herman Khaeron juga mengatakan bahwa kita bisa mengupdate dan melihat peta le depan, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Butuh pencerahan dari berbagai pihak. Dan Kahmi ingin memberikan kontribusi pemikiran melalui diskusi publik yang di gelar di MN KAHMI ini.

Adapun Dr Burhanuddin Muhtadi, dalam kesempatan diskusi itu mengatakan, salah satu ukuran berdemokrasi, bebas dan adil. Dengan adanya kompetisi dan kontestasi. Jangan sampai ada Pemilu yang melanggar ketentuan Pemilu yang berkualitas.

“Sistem Pemilu kita sangat bagus, terbukti dengan koalisi presidensial Indonesia yang kuat,” ucap Burhanuddin.

Lebih lanjut Direktur Executive Indikator Politik Indonesia ini mengatakan, politik kita diramaikan dengan intrik politik. Dengan asumsi presidensial thershold, akan ada empat poros di pilpres. Pertama, PDIP Perjuangan. Namun apakah mungkin PDIP akan berjuang sendiri tanpa dukungan partai lainnya. Poros kedua, KIB, namun pengantinnya belum ada. Ketika, ada pengantinnya namun kenderaan belum ada, dan yang keempat ada pengantin namun belum cukup syarat perahunya.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin Muhtadi juga mengungkapkan, Nasdem belum punya pengalaman berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di tingkat pilpres.

“Ketiga partai ini adalah partai menengah. Sulit politisi partai tersebut menjalin komunikasi untuk leadernya. Siapa yang dapat insensifnya koalisi, dan siapa mendapatkan privilese. Kemungkinan insentif koalisinya berlanjut ke tingkat pilkada. Peta terlalu cair, dapat berubah sangat cepat. Elektroral di tingkat massa juga sangat cair. Meminimalisir politik identitas, ” terangnya.

Disisi lain, Dr Adi Prayitno mengatakan, rival politik sekalipun bisa menyatu dalam kolam koalisi pasca pilpres.

Menurut pengamat politik yang berasal dari UIN Jakarta tersebut, kualitas demokrasi kita ditentukan oleh penyelenggara dan kontestan.

“Penyelenggara masih genit. Secara terbuka menjadi team sukses salah satu calon. Penyelenggara harus kuat iman politiknya.
Harus ada penyelenggara yang benar-benar independen. Karena selama ini, dalam tanda kutip, kualitas penyelenggara mendapatkan raport merah, ” tegasnya.

Lebih lanjut Dr Adi juga menguraikan, negara kita dikuasai oleh rezim partai politik. Terbukti komisioner KPU dan BAWASLU, dipilih oleh utusan partai politik di DPR RI. Sehingga kubungan pemilu 2019, dimana nilai perdebatannya bersifat mencari kesalahan dan kebenaran.

“Selama pemilihan presiden tidak mengedepankan dengan gagasan besar, mustahil kualitas pilpres akan baik. Kebijakan paradoks dan zholim dalam penerapan (presidensial thershold) di pilpres. Seharusnya bukalah peluang untuk calon perseorangan. Kenapa di Pilkada bisa, namun di pilpres tidak bisa,” ujarnya.

Dalam kesempatan diskusi politik ini, tambahan stresing point yang patut menjadi catatan penting adalah, siapapun yang mencalonkan diri menjadi Capres dan Cawapres, harus secara jelas dan tegas menyampaikan integritas pilot projects program pembangunan bangsa menjadi lebih.

Dan yang wajib kita waspadai agar jangan mencederai sesama ummat adalah, disinyalir adanya pihak tertentu yang menggiring dengan apa yang dianggap sebagai refresentasi perwakilan ummat Islam. (Moel)

- Advertisement -

Berita Terkini