MUDANEWS.COM, Jakarta – DPP PDI Perjuangan menghimbau kepada Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Seluruh Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Seluruh Indonesia dan Pimpinan DPRD Partai Seluruh Indonesia untuk menolak Impor Beras.
Hal itu ditegaskan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto didampingi Mindo Sianipar selaku Ketua DPP Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Ketua DPP Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup I Made Urip dan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (22/3/2021) di Jakarta.
“Keputusan Kongres V Partai untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi. Jalan berdikari ini antara lain diwujudkan dengan mendorong Indonesia yang berdaulat di bidang pangan,” tegas Hasto.
Diungkapkannya, sejak 1 tahun yang lalu, Tiga Pilar Partai telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa di makan, termasuk tanaman pendamping beras antara lain Sagu, Ketela, Pisang, Sukun, Jagung, Umbi, Sorgum, Talas, Porang dll.
“Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman pangan yang luar biasa. Seluruh kader Partai mendorong upaya diversifikasi pangan termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa basis utama PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi adalah petani, wong cilik, kaum marhaen.
Saat ini, sambungnya, negara dalam keadaan sulit akibat dampak pandemi Covid-19. Diperlukan upaya menghemat devisa negara. Jangan dihambur-hamburkan untuk membeli beras dari petani asing.
“Keputusan impor beras dan garam diputuskan secara sepihak oleh Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Di balik impor selalu ada pemburu rente,” tegasnya.
Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu sedang mengampanyekan Cintai Produk Dalam Negeri, termasuk beras. Apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan selain bertentangan dengan politik pangan presiden juga tidak sesuai dengan kebijakan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri.
“Kebijakan Impor tersebut nyata-nyata merugikan petani. Kebijakan tersebut sangat patut diduga, ditungganggi oleh mafia impor, pemburu rente,” bebernya.
Ia mengatakan, seluruh Tiga Pilar Partai terus bergerak memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan, dan menyosialisasikan kampanye diversifikasi pangan, dengan mengurangi konsumsi beras dan menggantikan dengan makanan pendamping beras.
“Jika simpatisan, anggota, dan pemilih PDI Perjuangan yang berjumlah 28 juta mengurangi konsumsi beras sebanyak 10% saja, maka akan mengurangi konsumsi beras sekitar 312 ribu ton,” tambahnya.
“Ini pun dilakukan ketika produksi petani berkurang akibat nencana. Dengan mengurangi konsumsi beras, dari aspek kesehatan ditinjau dari penimbunan gula dalam tubuh, akan lebih baik. Dari pada impor beras asing, lebih baik, Partai mendorong gerakan mengurangi konsumsi beras,” tegasnya.
Ia mengajak Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan Dewan dari PDI Perjuangan agar mengumumkan hasil gerakan menanam tersebut dan sekaligus, mengampanyekan gerakan mengurangi konsumsi beras.
“Kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pimpinan Dewan, agar menggalang petani, asosiasi petani, tokoh masyarakat untuk menolak impor beras yang dilakukan Menteri Perdagangan dan mengusulkan solusi kepada pemerintah. Gerakan penolakan ini disampaikan tertulis dan disebarluaskan melalui media,” lanjutnya.
Selain itu, himbaunya, kepada seluruh anggota dan kader Partai, Pimpinan Partai untuk bergerak ke bawah, menggalang petani, dan menyampaikan sikap resmi Partai untuk menolak impor beras.
“Partai melalui sinergi tiga pilar Partai terus mendorong kebijakan pangan yang mendorong keberpihakan pada petani, mendorong jalan berdikari di bidang pangan,” tutup Mindo Sianipar. (red)
