MUDANEWS.COM, Langkat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan tanggapan soal Kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP se-Kabupaten Langkat mengaku ‘dipaksa’ mengikuti Bimtek di Haritage Resort Bukit Lawang mulai 6 Juni – 13 Juni 2022 dengan membayar Rp1,4 juta.
Terkait hal itu, Anggota DPRD Langkat Aidir Syahputra SHI baru mengetahui Bimtek Kepsek SD dan SMP se Kabupaten Langkat Sumatera Utara itu.
“Saya baru tahu, ada Bimtek Kepsek SD dan SMP,” ujar Aidir kepada mudanews.com, Kamis (23/6/2022).
Walau demikian, sambung Aidir, Bimtek Kepsek itu perlu dilaksanakan agar mengetahui perkembangan terbaru di dunia pendidikan.
“Saya fikir Bimtek kepala sekolah itu penting dilakukan mungkin ada kurikulum terbaru yang disampaikan atau dilatih dalam Bimtek itu,” kata Alumni STAI JM Tanjung Pura itu.
Diungkapkannya, seperti sekarang Kurikulum K13 menjadi Kurikulum Merdeka. Dimana pembelajaran dilakukan sesuai kemampuan dan minat bakat anak. Selain itu juga kepala sekolah penggerak yang baru juga diluncurkan programnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Jika ada kabar dugaan ‘paksaan’ harus mengikuti Bimtek Kepsek, diminta dievaluasi lagi. “Tetapi kalau informasinya ‘dipaksa’ dalam melaksanakan Bimtek dengan pembiayaan sendiri ini perlu dikaji ulang dan perlu ditindaklanjuti dengan serius,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Kepsek diminta mengadukan ke DPRD Langkat untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kabid SD, SMP, Kepala Dinas Pendidikan Langkat dan pihak panitia.
“Bisa melakukan RDP ke komisi B DPRD Langkat kepala dinas dan beberapa kepala sekolah serta penyelenggaraan kegiatan Bimtek tersebut agar jelas dan terang, supaya apakah itu fitnah atau manuver belaka,” ujarnya.
Tujuan RDP itu, untuk mengetahui dengan jelas kegiatan Bimtek tersebut. “Semua butuh informasi yang jelas dalam pembangunan sumber daya manusi khususnya kepala sekolah yang bimtek,” kata Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan dan Kebangsaan (KPK) DPRD Langkat itu.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadis P dan P) Kabupaten Langkat Dr H Saiful Abdi SH SE MPd buka suara soal Kasek SD dan SMP se-Kabupaten Langkat mengaku dipaksa mengikuti Bimtek.
Saiful membantah 854 Kepala SD dan SMP se-Kabupaten Langkat ikut Bimtek, namun hanya dua ratusan orang. Ada juga Kasek yang tidak ikut Bimtek.
“Tadi saya tanya baru dua ratusan orang yang ikut, Kasek di Langkat pun jumlahnya sekitar 600 an orang, laporan mereka tadi ke saya banyak yang tidak ikut,” kata Saiful ketika dimintai konfirmasi mudanews.com melalui pesan Whatsapp, Senin (20/6/2022) malam.
Tak hanya Bimtek, terkait uang ‘arisan’ dan harus membeli spanduk dari dinas. Saiful mengaku tidak mengetahui adanya pengutipan itu.
“Uang arisan, saya tidak tau, tadi saya tanya seluruh K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah-red), semua bilang fitnah itu pak, kata mereka,” jelas mantan Plt Kadispora Langkat itu.
Sementara menurut narasumber, mereka diharuskan mengikuti Bimtek tersebut dengan dana pribadi. Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P dan P) Kabupaten Langkat terkesanpun acuh. Para kasek tak boleh menggunakan dana bantuan oprasional sekolah (BOS). Dilema, mereka harus memutar otak untuk mengikuti ‘selera’ dinas.
“Dana BOS kan gak boleh digunakan untuk hal seperti itu. Orang dinas menyampaikan, kami harus pintar–pintar mencari dana untuk ikut bimtek itu. Gak mungkin juga kan kami pake uang pribadi. Soalnya, nilainya cukup besar menurut kami,” terang sumber sembari meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (20/6/2002) siang.
(Arda/Rafii)
 memberikan tanggapan soal Kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP){kind=link}