MUDANEWS.COM – Secara umum semua Kartel itu rakus. Bukan hanya kartel Narkoba, tapi juga kartel pangan, kartel alutista, kartel bitcoin. Semuanya begitu! Mereka ingin memonopoli semuanya, dari hulu hingga hilir.
Sebab itu, pada akhirnya ketika mereka makin besar, menjadi niscaya bahwa para kartel itu akan berhadapan dengan negara.
Dan itulah yang terjadi pada kasus minyak goreng. Kartel minyak goreng ini menguasai hulu hingga hilir dari keseluruhan proses produksi dan distribusi minyak goreng. Dan nampak sangat jelas bahwa negara telah kalah oleh hegemoni kartel minyak goreng ini. Yang mengindikasikan bahwa pucuk pimpinan tertinggi, Presiden Republik Indonesia telah mereka kendalikan, sebagaimana para Kartel Narkoba mengendalikan pemerintahan di sejumlah negara Amerika Latin.
Kesuksesan kartel minyak goreng mengendalikan pucuk pimpinan Negara, tentu memberi keyakinan kepada kartel jenis lain untuk melakukan hal yang sama. Misalnya kartel importir gula, kartel importir gandum, kartel importir kedelai, kartel importir bawang, dan seterusnya.
Mereka pasti akan melakukan trik yang sama dengan yang dilakukan oleh kartel minyak goreng ini. Dan jika pemerintah kalah oleh semua jenis kartel itu, artinya perekonomian negeri ini telah mereka kuasai. Artinya lagi, keseluruhan publik policy perlahan akan mereka atur untuk melanggengkan penguasaan atas berbagai sumber daya ekonomi dari hulu hingga hilir.
Isu penundaan Pemilu, pasti ada kaitannya dengan kartel yang mengendalikan Presiden.
Dari isu ini kita bisa memperhatikan bahwa kartel yang punya nafsu dibalik penundaan Pemilu ini belum sepenuhnya kuat. Kartel-kartel lain belum bergabung dengan mereka. Tentu jika mau gabung dengan mereka, mereka mesti berkolaborasi dengan kartel yang telah mengendalikan Presiden.
Sebagai gantinya, mereka akan diberi dukungan untuk memperoleh apa yang telah diperoleh kartel minyak goreng. Jika kartel minyak goreng, (sawit) kartel gula, kartel bawang, kartel kedelai, kartel gandum ini telah memperoleh “jatah” masing-masing, mereka akan duduk berunding mengatur siapa yang mesti menjadi Presiden berikutnya.
Tentu saja mereka mesti memastikan parpol-parpol tetap dalam kendali mereka, karena sesungguhnya kartel ini bisa besar karena dukungan para elit parpol. Para Ketua Umum Partai Politik “besar” itu dipelihara oleh Kartel. Langsung maupun tidak langsung. Mereka memperoleh profit sharing dari apa yang dihasilkan oleh para kartel dalam berbagai bentuk saham dan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya.
Untuk mengatasi watak rakus manusia dalam penguasaan ekonomi, sebenarnya telah dikunci oleh pasal 33 UUD 1945 dimana Negara Menguasai seluruh sumber-sumber produksi. Tapi ini by teks. Teks dalam konstitusi itu hanya bisa efektif jika dijalankan oleh mereka yang memiliki tekad kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusionalitas dalam bernegara.
Para politikus yang memiliki paham konstitusionalitas tidak akan melanggar prinsip-prinsip konstitusi dalam bernegara.
Kartel pangan (pada semua jenis), adalah para predator yang sangat rakus. Jika negara telah mereka kendalikan, maka selanjutnya sesama mereka akan saling memangsa satu sama lain. Artinya setiap Isyu, yang berpotensi mendorong kekacauan, instabilitas sesungguhnya produk dari para kartel ini. Kartel yang mengendalikan para politisi, mengendalikan para polisi, jaksa, hakim dan tentu saja pada saatnya mengendalikan militer.
Dengan ketentuan Presidential Threshold 20 persen kita akan menyaksikan pertarungan para Kartel ini memperebutkan partai politik, memberi mereka biaya kampanye dan mendudukkan boneka-boneka mereka di parlemen, pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, KPK dan lembaga-lembaga strategis lainnya.
Jika menginginkan perubahan mendasar, people power itulah memang solusinya. Tapi kalau mau menyaksikan bagaimana rakusnya Kartel ini ketika menguasai seluruh sendi pemerintahan, dengan memperpanjang masa penguasaan boneka yang mereka kendalikan, silahkan.
Defenisikan apa itu kebahagiaan menurut anda dan nikmatilah.
Anda silahkan bermimpi menguasai seluruh planet Bumi ini. Jangankan menguasai jutaan hektar lahan untuk sawit, kuasai saja pula itu jutaan hektar laut.
Tapi ingatlah, semua harta benda itu akan menjadi beban dipundak anda, menjadikan anda budak.!!
Jokowi berani melawan kartel? Jauh itu….Sudahlah….!!
Oleh : Hasanuddin
Ketua Umum PB HMI 2003-2005
Penulis: Alumni Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia (UI)
