Tak Sadar, Edy Mulyadi Bantu Jokowi Perlancar Pindah IKN

Breaking News

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

MUDANEWS.COM – Edy Mulyadi (EM) dkk masih menjadi trend pemberitaan di jagad maya. EM juga sekaligus menjadi musuh nomer satu bangsa Indonesia saat ini. EM begitu popular, dicari, dibicarakan hingga diburu banyak orang. EM yang tadinya bukan siapa-siapa kini ketenarannya melebihi artis Jakarta. Caranya simpel dan mudah, lontarkan saja statemen yang kontroversi, provokatif, hoax dan plus menebar kebencian kepada salah satu etnis. Lakukan lalu rekam video dan share ke publik. Dijamin tidak sampai 1×24 jam timeline dunia maya akan dipenuhi dengan nama anda.

Pansos memang cara mudah menjadi terkenal di medsos. Seperti yang dilakukan EM dkk yang entah disadari atau tidak sudah masuk kategori pansos. Tujuannya memang “menggaungkan” suara dan atau aspirasi mereka. Namun sayangnya, mereka terpeleset ke dalam hiphoria narasi mereka sendiri. Sebenarnya entah apa yang membuat mereka begitu marah atas rencana pemerintah memindahkan ibukota dari Jakarta ke Penajam, Kalimann Timur? Saking marahnya, mereka hanya fokus bagaimana menyerang pemerintah atas kebijakan IKN tersebut.

Mereka tidak lagi mau tahu akan hal lain, misalkan soal daerah yang akan dijadikan wilayah IKN nantinya. Untuk memperkuat argumen mereka yang lemah, cukup sebut saja bahwa wilayah baru (Kaltim) itu sangat minimalis ketimbang Jakarta atau setidaknya daerah lain di Pulau Jawa. Nah, tafsir “minimalis” tersebut agar lebih memiliki penekanan maka ditambahkan dengan beragam istilah, mulai dari “tempat jin buang anak”, “pasar kuntilanak dan gendoruwo”, juga ditambah “kayak monyet”. Mereka puas mengganti istilah “minimalis” dengan kata-kata itu.

Mereka menganggap masyarakat akan tergiring opininya lalu mengatakan, “Oh ya, bener juga yang dikatakan Edy Mulyadi dkk,” mungkin itu harapan mereka. Tapi lacur. Alih-alih didukung, masyarakat justru menghujat habis apa yang disampaikan EM dkk. Lantas apa gunanya conpres itu, apa tindak lanjutnya? Sungguh percuma, bahkan kini berbalik menyerang dirinya sendiri. Mereka cukup repot bertahan dan menyangkal kemarahan masyarakat, terutama masyarakat suku Dayak. Awalnya mereka ingin menyerang pemerintah (Jokowi) tapi justru diserang balik masyarakat.

Allah Maha Besar, segala puji untukNya. Sebelum mereka melakukan gerakan politik yang lebih besar menentang IKN (Ibu Kota Negara), gerakan itu terlebih dini tumpul atas kebodohan mereka sendiri. Orang yang tidak memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi terlebih tanpa adab, dan hanya mengandalkan suara keras dan berani, pada akhirnya akan jatuh oleh dirinya sendiri. Bisa dikatakan, apa yang dilakukan EM dkk kini justru membantu Jokowi memperlancar perpindahan IKN. Allah SWT memang hebat membuat skenario.

Seolah-olah kini, siapapun penentang perpindahan IKN maka akan disamakan dengan EM dkk yang dianggap sudah menghina warga ataupun suku di Kalimantan. Padahal pada awalnya, masyarakat Kalimantan tidak terlalu mau ambil peduli apakah IKN dipindah ke Kalimantan atau pun daerah lain. Mereka tidak pernah meminta-minta daerahnya dijadikan IKN. Mau berdebat bahkan dibatalkan IKN di Kalimantan pun mereka tidak masalah. Namun kali ini ada faktor EM dkk yang dianggap telah merendahkan Kalimantan sebagai daerah antah berantah.

SARA merupakan issue sensitif di Indonesia yang dikenal heterogen, plural dan beragam ini. Apa nikah buat, EM dkk telah berhasil memancing sentimen kedaerahan dan suku di Kalimantan untuk bersatu agar EM segera klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Karena jika tidak, rasa sentimen itu akan semakin memuncak dan keselamatan EM dkk tidak dapat dijamin oleh siapapun. Ini serius. Masyarakat Kalimantan yang tadinya tidak peduli dengan IKN beralih kini jadi mendukung dan siap melawan bagi yang menentang.

Hal ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin membuktikan bahwa Kalimantan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah berkembang maju dan beradab. Untuk itu IKN memang pantas di Kalimantan. Jika IKN tidak jadi di Kalimantan, maka hanya akan membuktikan bahwa tesis EM dkk adalah benar. Saya yakin dan percaya kini gerombolan EM dkk tengah merutuki dan sangat menyesal atas apa yang terjadi di konferensi pers tersebut. Andai mereka lebih hati-hati, tentu mereka masih menikmati dana gerakan penolakan dari para Bohir.

Kepada khalayak umum, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dikatakan EM dkk itu semuanya tidaklah benar. Pertama, sudah sangat jelas, Kaltim bukanlah wilayah ataupun sebuah daerah yang abal-abal. Bukan daerah yang tanpa kehidupan, bukan hutan belantara yang hanya berisi monyet, kuntilanak, gendoruwo dan jin belaka. Sebagai sebuah IKN sudah pasti akan terbangun dan dibangun pula infrastruktur yang kelasnya nomer satu. Penajam, Kaltim dipandang (melalui kajian akademik) sebagai daerah yang potensi bencananya rendah.

Jika disebut masih agak sepi mungkin benar. Hal ini pun jika dibandingkan dengan populasi penduduk di Jakarta, dan intensitas keramaian lalu lalang kendaraan di Jakarta yang semakin crowded. Suasana tenang dan jauh dari keramaian memang sengaja dijadikan pilihan untuk sebuah lokasi IKN yang baru, dibanding dengan kota yang sering macet dan gaduh. Kedua, IKN ini bukan semata untuk kepentingan pemerintah saat ini, apalagi jika dikatakan untuk Jokowi, sama sekali bukan. IKN ini diharapkan dapat digunakan pada akhir 2024 (itupun belum semuanya), di mana Jokowi sudah tidak berkuasa lagi.

Ketiga, disebutkan pula oleh EM dkk termasuk Rizal Ramli bahwa IKN untuk keuntungan China dan rakyat China. Tidak tahu juga analisa dan argumennya apa. Yang jelas, hingga saat ini, dana pembangunan IKN belum masuk APBN 2022, karena RUU IKN masih dalam pembahasan, demikian menurut Sri Mulyani dalam jumpa pers beberapa hari lalu. Sedangkan sumbernya, menurutnya berasal dari APBN sebagian dan atau melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU/swasta). “Akan selektif dan melihat kepentingannya. Yang pasti jangan sampai merugikan Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

Sementara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini Indonesia telah meraih komitmen investasi dari hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke UEA pada pekan lalu sebesar US$ 44,6 miliar atau sekitar Rp 633 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per US$). Dalam komitmen investasi tersebut terdapat angka US$ 10 milyar yang masih longgar penempatan investasinya, “Ada kemungkinan guna pembangunan IKN,” demikian Bahkik dalam konferensi pers, Kamis (11/11/2021).

Jadi sekali lagi tidak benar jika IKN semata untuk kepentingan China dan akan memindahkan rakyat Tiongkok ke Kalimantan. Ketiga, Indonesia bukan negara pertama dan satu-satunya yang memindahkan ibukota negara. Setidaknya ada 7 negara lain yang sudah lebih dahulu melakukan.perpindahan. Negara-negara tersebut memiliki alasan yang hampir sama karena sudah terlalu ramai dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Negara-negara itu adalah: Nigeria, Pakistan, Brasil, Myanmar, Malaysia, Khazakstan, dan Turki. Jadi tidak perlu heran jika Indonesia juga pindah IKN.

Oleh : Agung Wibawanto

- Advertisement -

Berita Terkini