MUDANEWS.COM – Jokowi adalah pusat dari perubahan. Namun di sekeliling presiden muncul berbagai kepentingan. Ada yang baik. Ada yang sangat buruk. Ada pula kejahatan. Hampir 6 persen menteri Jokowi korupsi. Buktinya ya Juliari Batubara. Edy Prabowo.
Ini semua memanfaatkan bancakan PCR, Bansos, Vaksin, Antigen, APD. Pandemi Covid-19 sebagai pintu mafia merampok uang rakyat. Kongkalikong pembuat kebijakan dengan mafia alkes. Mengerikan.
Penggunaan PCR yang dihajar pendukung dan anti Jokowi dibatalkan oleh Menteri PMK. Namun, otoritaa bandara di seluruh Indonesi tidak patuh. Mereka patuh ke Kemenhub dan Satgas Covid-19 yang meregulasi untuk kepentingan mafia. Gagal PCR untuk penumpang pesawat, muncul ide baru perjalanan sejauh 250 km dikenakan kewajiban PCR.
Lah bagaimana dengan pengemudi angkutan barang yang harus menempuh perjalan Jakarta-Bali? Berapa kali PCR yang hanya berlaku 3 hari. Dipastikan akal-akalan ini tidak akan efektif. Ini hanya upaya mafia memanfaatkan para pejabat saja. Agar mereka membuat kebijakan konyol; demi mengeruk duit lebih banyak.
Soal PCR ini sangat kejam dan jahat. Sama kejam dan jahatnya dengan program G-nose; yang tidak tahu juntrungannya lagi. Bubar. Banyak anggaran APBN dihamburkan begitu saja, ke mana dan siapa yang makan? Tidak jelas. PCR itu modalnya tak lebih dari kisaran Rp70.000. Baca: tujuh puluh ribu rupiah. Antigen Rp18.000. Penerapan PCR untuk penumpang pesawat dimulai Agustus 2021, setelah sebelumnya hanya antigen, karena mafia pengin duit lebih gede.
Uang yang diraup mafia PCR adalah sejak Agustus (1,1 juta penumpang), September (2 juta penumpang), Oktober ( asumsi 2 juta penumpang) maka total Rp 500,000 dikalikan 5,1 juta penumpang, hasilnya Rp2,55 T. Dikurangi modal dan jasa taruhlah Rp100 ribu. Hasilnya mafia untung besar, Rp2,04 Triliun. Karena untung besar inilah maka PCR dikenakan kepada pengendara mobil dan motor yang melakukan perjalanan jauh. Ini duitnya lebih gede. Lebih banyak pengendara mobil dibanding penumpang pesawat.
Pengguna jalan tol Jakarta-Cikampek tahun 2020 mencapai 141,1 juta kendaraan. Asumsi tahun 2021 tetap sama; Asumsi 10 persen malakukan perjalanan jauh. 14 juta orang disuruh PCR seharga Rp300 ribu, duit yang diraup mafia bakalan Rp2,8 triliun. Makanya peraturan dibuat untuk memuluskan mengeruk duit di tengah pandemi yang menghilang.
Untuk antigen, dengan modal bahan antigen cuma Rp18,000 maka hitung sendiri jumlah uang diraup dengan asumsi harga test antigen Rp100,000, adalah Rp82,000 ditambah jasa jadi Rp10,000, maka per antigen untung Rp72 ribu. Mafia mengeruk uang Rp misalnya dari pengguna kendaraan sebanyak 157 juta pada 2020. Angkanya fantastis; Rp11,3 triliun. Untuk penumpang pesawat; sekitar Rp367,2 miliar. Laut tidak dihitung.
Alkes APD dan Bansos tidak usah dibahas. Silakan cari data sendiri. Nah yang paling baru Penny Lukito nih yang mengaku dekat Jokowi dan tidak akan digeser oleh Jokowi. Dia membuat aturan pemanfaatan vaksin sisa; yang telanjur dibeli untuk anak-anak usia dini. Siapa yang untung? Waakakkakak. Katanya anak-anak punya imunitas kuat; kok divaksinasi. Tidak sinkron antara kenyataan empiris kesehatan dan kebutuhan menjual vaksin: artinya APBN dipakai untuk membeli; penghamburan uang rakyat.
Pak Jokowi, rakyat tetap mendukungmu. Kebijakan terkait PCR, antigen, alkes dan sebagainya yang tidak sinkron antar menteri baiknya dibabat. Menkes, Menhub, Menteri PMK, otoritas bandara, dan para konco Mafioso sebaiknya disikat habis. Ganti. Bersamaan dengan pergantian Panglima TNI sekaligus reshuffle kabinet. Karena bau tak sedak bisnis Lingkaran Istana bisa jadi pasca 2024, jika Jokowi gagal menempatkan orangnya, nasib Jokowi akan lebih mengenaskan dibanding SBY.
Oleh: Ninoy Karundeng
