MUDANEWS.COM – Baiknya pembicaraan ini kita mulai dari tinjauan yuridis yang menyatakan bahwa, HMI bersifat independen; HMI adalah organisasi mahasiswa. Hal ini menegaskan “independen” adalah sifat mutlaknya HMI (Pasal 6 AD HMI) dan “mahasiswa” adalah statusnya HMI (Pasal 7 AD HMI).
Sifat HMI yang independen (Independensi Etis dan Independensi Organisatoris) adalah untuk menegaskan secara realitas-historisnya bahwa HMI sejak berdirinya hingga sampai sekarang (74 tahun) tidak berafiliasi dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Sosial Politik (Orsospol), dan bukan pula berada dalam sebuah Organisasi Kepemudaan (OKP).
HMI bukan juga underbouw sebuah Partai Politik (Parpol) seperti yang pernah dituduhkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengatakan bahwa HMI underbouw atau sayap Partai Masyumi, serta yang terakhir, yang sempat viral dari seseorang mengaku Alumni HMI kemudian mengatakan bahwa HMI adalah binaan Partai PKS. Semua tuduhan-tuduhan itu tak berdasar dan sangat bersifat subjektif.
Sehingga jelas dan terang bahwa HMI tidak perlu dan tidak diperkenankan HMI berada dalam sebuah organisasi manapun, seharusnya demikian praktek aktivitas Kader HMI untuk menjaga Independensi HMI. Hal ini bukan untuk membuat organisasi HMI sebagai organisasi yang konservatif, akan tetapi hal itu dijaga untuk supaya HMI fokus pada tujuannya (Pasal 4 AD HMI) dan fungsinya sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI).
HMI yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI) menegaskan bahwa HMI bukan Ormas, bukan Orsospol, dan bukan pula OKP. Frasa “mahasiswa” mengandung makna yang dalam dan filosofis. Jangan dikaitkan secara status pribadi bahwa bahwa mahasiswa itu juga termasuk seorang pemuda juga. “Mahasiswa” dan “Pemuda” adalah dua frasa subjek yang berbeda. Dan yang jelas HMI telah menyatakan dan menegaskan dirinya bukanlah sebuah OKP.
HMI adalah organisasi kader, bukan organisasi massa. Artinya, fokus HMI adalah untuk terus melakukan kaderisasi untuk mempersiapkan mahasiswa Islam (yang bergabung) sebagai kader umat dan kader bangsa, sebagaimana tujuan HMI dan tanpa menghilangkan ruh Keislaman, Kebangsaan-Keindonesiaan dan Kemahasiswaannya. Fokus organisasi ini pun adalah untuk meningkatkan potensi-kualitas bidang keilmuan yang diminati oleh kader-kader, serta meningkatkan soft dan hard skill kader-kader.
HMI tidak berorientasi pada “proyek-proyek” ini dan itu yang sifatnya sangat materialistik. Untuk itu, sangat tidak etis jika membawa HMI masuk ke dalam pusaran organisasi lain. Sehingga, HMI harus keluar dan atau menolak jika dilibatkan dalam sebuah organisasi. Jika satu meja untuk membicarakan kemajuan bangsa, negara dan semacamnya tidaklah masalah. Akan tetapi dilibatkan secara organisasional hingga masuk ke dalam sebuah rapat-rapat resmi organisasi tersebut, itu tentu tidak etis dan menyalahi Konstitusi HMI.
Terkait misalnya hubungan HMI dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), HMI seharusnya tidak perlu berada di dalam KNPI. Alasannya sangat simpel, karena KNPI berstatus organisasi kepemudaan atau sebuah komite yang di dalamnya gabungan berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Indonesia.
Sedangkan sudah jelas kita ketahui bahwa HMI bukanlah Organisasi Kepemudaan (OKP), tapi HMI adalah organisasi kemahasiswaan. Jika HMI berada dalam tubuh KNPI (baik dalam rapat-rapat resmi KNPI, penentuan struktural KNPI atau apa pun sebutannya itu), menurut saya itu dapat mengancam Independensi HMI. Patut untuk dipertanyakan. Dan HMI menurut saya tidak perlu ada di dalam KNPI.
Mengapa HMI patut dipertanyakan jika HMI ada di dalamnya? Alasan saya merujuk pada sejarah berdirinya KNPI 48 tahun yang lalu (23 Juli 1973). Berdirinya KNPI tidak lepas dari “tangan-tangan” binaan kader Golkar dan militer. Deklarasi KNPI ini dulu dipimpin oleh David Napitupulu yang sudah aktif di Golkar sejak tahun 1967-1998. Artinya, HMI tidak perlu masuk ke dalam KNPI, sebab HMI tidak perlu berafiliasi atau bergabung dengan organisasi tersebut, apalagi itu bentukan Kader Golkar.
Kader HMI yang masih aktif sebagai pengurus tidak perlu ada dalam rapat-rapat resmi KNPI, apalagi pada saat menentukan siapa yang menjadi Ketua Umum KNPI di setiap tingkatan. Organisasi HMI tidak perlu ada suara politis (memilih dan dipilih) dalam rapat-rapat yang kita maksud tersebut. Sebaiknya, HMI memilih keluar dan tidak terlibat. Tidak ada ruginya jika tidak masuk dalam KNPI, sebab secara nilai historis saja berdirinya KNPI sudah jauh beda dengan berdirinya HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam. HMI jangan diartikan sebagai organisasi pemuda Islam.
KNPI dalam prosesnya lahirnya selain dibidani oleh militer dan kader Golkar, ia juga berdiri atas restu rezim otoriter Orde Baru (Orba). Artinya, ia dilahirkan tidak lepas dari “persetubuhan gelap” antara aktivis-aktivis yang menamakan dirinya Kelompok Cipayung dengan pimpinan rezim Orba, Soeharto.
Akhir kata, KNPI biarlah tetap ada dan memberikan sumbangsihnya pada bangsa dan negara sebagaimana mampunya. Dan HMI tidak perlu ikut di dalamnya, sebab HMI punya “arena” dan aturan mainnya sendiri. Jika saat ini HMI ada di dalam KNPI, semoga ke depannya, HMI keluar dari KNPI. Demi menyelamatkan Independensi HMI dan tidak terlibat dalam pusaran arus konflik yang sedang terjadi di dalam tubuh KNPI itu sendiri.
Selamat ulang tahun ke-48 KNPI (23 Juli 1973 – 23 Juli 2021). Selamat tinggal, Kami (HMI) keluar!
Oleh: Ibnu Arsib (Penggiat Literasi di Sumut)
Catatan: Tulisan ini sudah pernah dimuat di zonahmi.com
