MUDANEWS.COM, Jakarta – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Staf Komisi Hukum dan HAM, Pramudya Wardana, mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk segera memberikan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurutnya, peranan dari KPAI saat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan pemulihan terhadap kondisi psikis anak-anak yang terdampak bentrokan antara aparat dan masyarakat pejuang di Wadas.
“Hal ini mengacu pada uu 35 2014 psl 15 huruf d yang terkait kehadiran negara beserta pemerintah dalam mengupayakan jaminan Hak-Hak Dasar Anak,” katanya melalui keterangan tertulisnya yang diterima oleh mudanews.com, Minggu (13/02/2022).
KPAI, kata dia, sejatinya harus lebih tegas dan sigap untuk menangani kasus yang tidak humanis di desa Wadas, selain melanggar konstitusi maupun HAM ini juga sudah terlepas dari nilai dan norma pada tatanan kehidupan.
“Berkaitan dengan traumatik yang dirasakan oleh anak akibat peristiwa ini maka sangat dibutuhkan pemulihan psikis yang dirasakan anak di desa Wadas. Namun tak hanya anak hal ini juga harus didapatkan oleh orang dewasa yang jiwanya terancam,” tegas dia.
Lebih lanjut, sambung Pramudya Wardahana, anak-anak di wilayah konflik dapat berpotensi mendapat labeling negatif yang kurang baik dari lingkungan di luar Wadas, sebagai efek perlawanan masyarakat Wadas, seperti yang tertuang dalam PasaL 20 UU ANAK Pasal 1 Ayat 24 serta Pasal 2c & Pasal 3 Ayat 1 Huruf I dan o PP NO 78 Tahun 2021 M.
“Maka dari itu, kami mengharapkan kehadiran negara melaui KPAI beserta jajaranya untuk segera dapat memberikan upaya perlindungan serta trauma healing terhadap ana-anak korban tindak kekerasan secara tidak langsung yang dilakukan aparat yang terjadi di Wadas,” harapnya.
“Selain itu yang perlu dilakukan ialah, menindak lanjuti kejadian ini, pihak kepolisian beserta pemerintah turut dan harus bertanggungjawab atas kejadian yang tidak manusiawi ini. Fiat justitia ruat caelum,” pungkasnya. (Hanafi)
 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO melalui Staf Komisi Hukum dan HAM, Pramudya Wardana,){kind=link}