MUDANEWS.COM, Jakarta – Penolakan atas rekomendasi PDI Perjuangan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) mulai bermunculan. Salah satunya dari pendiri lembaga survey Indo Barometer M. Qodari. Menurutnya, Ahok masih memiliki masalah mendasar untuk mengemban jabatan tersebut, yaitu komunikasi yang lemah. Sehingga tidak cocok untuk menjadi seorang Kepala Badan Otorita.
Qodari mengatakan, ia kurang sependapat jika Ahok ditunjuk jadi Kepala Badan Otorita IKN. Kelemahan mendasar Ahok menurut Qodari adalah komunikasi. Seorang pejabat publik, ujar Qodari harus bisa kerja baik dan komunikasi baik. Qodari khawatir masalah komunikasi Ahok akan membuat kerja-kerja baiknya bisa tenggelam. “Bahkan bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu seperti yang terjadi di Jakarta,” kata Qodari, Minggu (30/1/2022).
Menanggapi penolakan Qodari, Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang mengatakan sebaliknya. Ia menilai komunikasi Ahok justru bagus untuk menjalankan agenda besar. sekaligus mengawal uang rakyat untuk membangun ibu kota negara.
“Komunikasi Ahok yang straight to the point atau tanpa tedeng aling – aling justru bagus untuk mengawal agenda besar. Coba perhatikan saat Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta apakah pernah marah kepada rakyat saat setiap pagi ditemui warga Jakarta begitu turun dari mobil dinasnya ? Ahok hanya marah kepada kepala dinas yang menggoreng APBD DKI Jakarta untuk ambil untung, tapi Ahok tidak pernah marah kepada rakyat,” kata Sahat Simatupang, Senin (31/1).
Menurut Sahat, sudut pandang dan penilaian Qodari mungkin dari kacamata seorang elit, bukan warga negara atau rakyat biasa. Menurut Sahat, elit politik kotor akan khawatir dengan gaya komunikasi Ahok yang terbuka dan dan tanpa tedeng aling – aling itu.
“Saya tidak bisa membayangkan ratusan triliun uang untuk membangun ibukota negara di Penajam Paser Utara, Kaltim, dikelola oleh Kepala Badan Otorita IKN yang lembek dan tidak punya semangat akuntabilitas dan transparansi,” kata jurnalis Tempo ini.
Perhimpunan Pergerakan 98, ujar alumni IVLP Amerika Serikat ini, yakin Presiden Joko Widodo akan memilih calon Kepala Badan Otorita IKN yang tidak sekedar ahli tata kota atau tata ruang, namun harus seorang yang mampu menjaga rupiah demi rupiah uang rakyat untuk membangun sebuah ibu kota negara di tanah Kaltim yang bertuah, menjadi kota visioner, modern dan sebagai simbol kemajemukan beragam suku dan agama di Indonesia. Memilih Kepala Badan Otorita IKN yang memiliki rekam jejak akuntabel dan transparan, ujar Sahat, adalah kata kunci sukses membagun ibu kota negara di Kaltim.
Sementara itu penasihat Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Raya Timbul Manurung menyarankan Kepala Badan Otorita IKN memanfaatkan data geologi dan melibatkan para ahli geologi Indonesia yang dikordinir IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia ) untuk melakukan penelitian lebih detail dalam rangka perencanaan, pembangunan dan pengawasan pembangunan di IKN.
“Kalimantan diketahui aman dari gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami dan Kalimantan Timur diketahui kaya akan potensi migas dan batubara. Bahkan lapisan batubara sering muncul di permukaan tanah seperti terlihat di tebing jalan. Namun kawasan IKN di Kaltim ternyata rawan bencana longsoran tanah karena penyusun batuan yang mudah bergerak (shale /clay) dan dilewati banyak patahan,” ujar ahli Geologi UGM ini.
Semburan minyak dan gas, ujar Timbul, karena banyak terdapat sumur minyak dan gas dangkal bahkan ada yang hanya dikedalaman100 meter. Rembesan minyak gas bumi dari sumur minyak gas dangkal, yang mengikuti jalur patahan sangat berbahaya. “Bahayanya bisa terjadi seperti model lumpur Lapindo di Sidoarjo, karena terdapat mud volcano (gunung api lumpur) yang dilewati jalur patahan,” ujar Timbul.
Timbul juga mengingatkan bahaya kebakaran dan asap karena banyaknya perlapisan batubara yang mudah terbakar di kawasan IKN dan potensi banjir di pegunungan (model banjir bandang). Adapun keterbatasan di kawasan IKN Penajam Paser Utara, sambung Timbul adalah sumber air tanah sedikit, dibanding Jawa, lapisan tanah untuk fondasi kontruksi relatif kurang stabil, karena banyak mengandung serpih dan clay dan bahan kontruksi galian C sedikit sekali seperti batu dan pasir. “Ini harus dicarikan solusinya oleh Kepala Badan Otorita IKN,” tambahnya.
Pembangunan IKN, kata Timbul menyarankan, hendaknya dilakukan dengan kluster bangunan pemerintahan dan instansi terkait; bangunan kedutaan dan perwakilan asing; kluster bangunan publik dan perumahaan; kluster kawasan bisnis; serta ruang terbuka hijau dan hutan kota.
“Untuk kluster pembangunan kawasan publik atau perumahan swasta dan kawasan komersial akan didominasi pengusaha perumahan anggota REI. Karena itu perlu cetak biru kawasan dengan memperhatikan aspek Geologi,” kata Timbul. (red)
