MUDANEWS.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani merespon terkait dugaan perbudakan dan penemuan kerangkeng manusia tidak memiliki izin di Rumah Bupati Non Aktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala.
“Saya minta supaya jangan sampai ada lagi perbudakan dimanapun, tanah Indonesia ini,” ujar Puan Maharani dikutip dari YouTobe Kompas.com, Rabu (26/1/2022).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pihak penegak hukum untuk segera mengungkap kasus tersebut.
“Kemudian saya meminta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi,” tegas Puan.
Jika kasus itu benar dan baru pertama kali Indonesia. Puan mendesak pihak kepolisian menindaklanjuti itu.
“Kemudian menugaskan semua pihak keamanan setiap wilayah juga untuk memantau, bagaimana kondisi setiap wilayah, apakah di tempat lain, ada seperti hal itu,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, Migrant Care resmi melaporkan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin soal dugaan melakukan kejahatan lain berupa perbudakan terhadap puluhan manusia ke Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/1).
Migrant CARE mendapatkan laporan dari masyarakat di Sumatera Utara bahwa OTT KPK terhadap Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Langkat Sumut pada 18 Januari 2022 atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat periode 2020-2022 dengan barang bukti berupa uang senilai Rp 786 juta, sekaligus membuka kotak pandora atas dugaan kejahatan lain.
Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care, Siti Badriyah mengungkapkan berdasarkan laporan yang diterima tersebut, Migrant Care menemui 7 informasi yang diperoleh terkait kondisi dugaan praktek perbudakan modern terhadap puluhan pekerja sawit di rumah Bupati Langkat Sumut: (red)
