MUDANEWS.COM – Sejak reformasi bergulir Muhammadiyah tidak memiliki wajah tunggal. Organisasi yang didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan, 108 tahun silam itu, memiliki tokoh harum, tokoh pro NKRI, yang kerap dijuluki “Guru Bangsa” yakni Buya Syafi’i Ma’arif, figur nasionalis sahabat Jokowi, yang selalu memberikan pernyataan moderat, tegas dan sejuk.
Tapi sejarah mencatat Muhammadiyah pernah diketuai oleh Prof. Dr. Din Syamsuddin dan Prof. Dr. Amin Rais. Dibanding Pro. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, yang harum namanya dan protagonis – dua nama terakhir ini kerap jadi olok olok dan menjadi antagonis.
Din Syamsuddin dan Amin Rais menjadi olok olok karena terjun di politik praktis dan kerap bikin kontroversi. Bersuara sumbang. Nyinyir, Mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah dan Istana.
Mereka selalunya bicara anti kekuasaan, sok kritis pada kekuasaan. Tapi juga sebenarnya sibuk membidik jabatan. Mencari kekuasaan juga.
Dalam reshuffle kabinet terbaru, misalnya, Muhammadiyah marah karena hanya ditawari jabatan wakil menteri. Padahal kader NU – sesama ormas Islam – langsung jadi menteri. Gus Yaqut langsung jadi Menag.
Pihak Muhammadiyah menilai kader terbaiknya, yang bergelar Prof. Dr. , M. Ed., yakni Abdul Mu’ti keberatan hanya ditawari jadi Wakil Mendikbud Nabiel Makariem yang dinilai tak punya jejak rekam akademis.
Tokoh Muhammadiyah saat ini yang duduk di kursi menteri adalah Muhadjir Effendy sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya ia menjabat Mendikbud.
Dalam memilih menteri, Jokowi dikenal tidak silau gelar. Susi Pudjiastuti dikenangkan sebagai menteri sukses padahal hanya berijazah sekolah menengah. Konon Menag yang baru juga.
Sebelumnya, pada Juli 2018 lalu, jelang pilpres 2019 lalu, Dien Syamsudin menyatakan siap dipasangkan dengan Ir. Joko Widodo di periode Jokowi ke dua. Saat itu dia merasa terhomat dan tersanjung. Tapi ternyata Jokowi lebih memilih tokoh NU, KH Ma’ruf Amin.
Din kecewa berat dan kemudian menyeberang ikut mendeklarasikan KAMI – bersama Gatot Nurmantyo dan kubu Cendana – yang beroposisi dengan istana.
Perkembangan terbaru, Muhamadiyah menggertak akan menarik Rp.6 triliun uang simpanannya di berbagai bank pemerintah, karena tidak cocok dengan komposisi Direksi dan Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI) gabungan dari tiga bank syariah milik pemerintah.
Bank Syariah Indonesia, yang dibentuk sejak Oktober 2019 lalu dan akan operasi Februari 2021 ini – merupakan bank hasil gabungan (merger) antara PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).
Rp.6 triliun memang angka besar untuk menggoyang sebuah bank. Tapi angka itu cuma 3 % dibanding asset gabungan milik BSI yang Rp. 214,6 triliun!
Dengan uang simpanan 3 % mencoba mengatur komposisi komisaris dan direksi bank, tempat menyimpan duitnya? Yang benar saja?
Tapi itulah Muhamadiyah.
Muhamadiyah memang kaya raya. Bahkan mengklaim punya 21 juta hektar tanah yang separuhnya belum digarap. Di atas lahan yang setara 30 kali negara Singapura dan empat kali pulai Bali itu berdiri sekurangnya 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan musala, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas, dan 102 pondok pesantren.
Ada yang menaksir seluruh aset Muhammadiyah itu ada konon nilainya mencapai Rp320 triliun – sebagaimana saya kutip dari kolom di laman ‘Media Indonesia’.
Dalam pergunjingan ramai, Muhamadiyah mewacanakan akan bikin bank syariah sendiri. Dengan Rp.320 triliun assetnya, entah mengapa selama ini tak punya keberanian bikin bank syariah sendiri?
Kalangan pengamat bisnis menyebut yang dikhawatirkan BSI bukan penarikan dana Muhamadiyah itu melainkan “efek halo” yang diakibatkannya. Provokasi dan agitasi yang mendorong nasabah lain melakukan hal yang sama.
Sebab para petingi Muhamadiyah tak sekadar menarik simpanannya melainkan juga menyampaikan statemen politik secara terbuka. Bernada menggertak. Cenderung ngancam ngancam. Antara lain dengan merger itu dikhawatirkan BSI tidak akan pro UMKM. Tidak berpihak pada pengusaha kecil dan menengah. Membangkitkan emosi umat dan politik kerakyatan.
Meski ormas besar, mensejarah, dengan 50 juta anggotanya, dalam politik praktis Muhamadiyah tidak terlalu sukses.
Dalam politik pun beda dengan NU yang cenderung moderat, toleran sedangkan Muhamadiyah malah pro kaum fundamentalis radikal. Setidaknya bila mengutip pernyataan pernyatan Amin Rais dan Dien Syamsuddin.
Amin Rais lah yang mendikotomikan “partai Allah” dan “partai setan”. Din menuduh pemerintah menyudutkan Islam radikal. Pengembangan narasi radikalisme yang ditujukan kepada umat Islam, katanya.
Menurut Din, tuduhan Islam adalah radikal merupakan tuduhan sepihak yang tidak berkeadilan.
Desember 2006 tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). PMB ikut dalam Pemilu 2009, tapi gagal mengikuti pemilu berikutnya.
Didukung tokoh tokoh nasionalis dari lintas agama, Amin Rais mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional. Awalnya sukses, namun dari pemilu ke pemilu terus merosot peringkatnya. Dari peringkat lima (5) di pemilu 1999 menjadi peringkat delapan (8) di Pemilu 2019 lalu.
Amin Rais dikenal sebagai tokoh yang suka bermanuver, banyak siasat, dan susah dipegang. Dia yang menaikan Gus Dur dia pula yang menurunkannya.
Ada anekdot kondang dari Gus Dur tentangnya : “Saya jadi presiden tidak pakai modal. Cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais”.
Belakangan Amin Rais malah ditendang dari kepengurusan PAN. Jadi gelandangan politik. Sedangkan Din Syamsuddin bergabung ke KAMI yang kemudian ditolak dimana mana.
Oleh : Supriyanto Martosuwito
