MUDANEWS.COM, Jakarta – Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Nahdlatul Ulama batal mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). LP Ma’arif adalah lembaga yang dibentuk PBNU.
Hal itu ditegaskan Katib Am PBNU, Yahya Cholil Staquf usai bertemu Mendikbud, Nadiem Makarim Kamis (6/8) siang. Ia mengaku pertemuan itu dilakukan atas persetujuan dari Rais Am dan Ketua Umum PBNU.
“Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 yang lalu, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal,” kata Gus Yahya.
Dua hal klarifikasi yang dimaksud adalah bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, namun lebih bersifat laboratorial.
Kata Gus Yahya, Nadiem telah mengklarifikasi bahwa POP bertujuan untuk membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan terkait model pendidikan.
Yang diukur Kemendikbud dalam konteks ini adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya.
“Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya,” ujar Gus Yahya.
Sementara untuk program yang menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Gus Yahya menyebut Kemendikbud telah menyiapkan program lain. Misalnya, program afirmasi.
Klarifikasi kedua terkait pelaksanaan POP yang baru dimulai pada Januari 2021. Dengan itu, PBNU menyebut masih ada waktu cukup untuk mengikuti dan menuntaskan program tersebut sepanjang tahun depan.
Gus Yahya mengaku mendukung upaya Mendikbud mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
“Kami juga mendukung upaya-upaya pembaharuan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja, sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” ujarnya.
Selain itu, Gus Yahya turut mengklarifikasi alasan LP Ma’arif kembali bergabung POP di bawah Nadiem.
Ia mengaku keputusan LP MA’arif dan PBNU saat itu disebabkan oleh kesalahpahaman dengan Kemendikbud. Namun, hal itu sudah diklarifikasi.
“Tempo hari itu karena komunikasi yang kurang sempurna sehingga ada kesalahpahaman,” ujarnya.
Ketua LP Ma’arif NU Arifin Junaidi kala itu mengungkap bahwa alasan mundur karena hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas.
“Rapat LP Ma’arif NU, Rabu 22 Juli 2020, memutuskan mundur dari program organisasi penggerak (POP),” kata Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.
Program Organisasi Penggerak merupakan program pelatihan guru besutan Kemendikbud yang melibatkan organisasi masyarakat bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.
Namun seiring hasil seleksi diumumkan, kritik membanjiri program ini. Kemendikbud diprotes karena meloloskan sejumlah ormas yang dinilai tidak kompeten dan tidak jelas latar belakangnya.
Ormas pertama yang mundur POP adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah. Kemudian diikuti oleh LP Ma’arif NU dan PGRI.
Sumber : CNNIndonesia.com
 Ma'arif Nahdlatul Ulama batal mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP)){kind=link}