MUDANEWS.COM, Jakarta – Ombudsman memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh terkait dengan banyaknya temuan di daerah soal pencetakan KTP-el
Komisioner Ombudsman, Ahmad Su’adi mengatakan, timnya melakukan penelitian ke sejumlah daerah terkait dengan pelayanan KTP-el. Berbagai kendala ditemukan, diantarnya adalah masalah klasik seperti ketersediaan blanko sampai masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kelurahan.
“Ada beberapa hal yang kita dapatkan di lapangan. Data ini bukan kita karang atau buat sendiri. Hasil dari pihak dinas di daerah seperti informasi berapa wajib KTP, berapa yang sudah merekam,berapa yang belum dan berapa yang KTP-el yang belum jadi,” kata Saudi melalui stafnya di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).
Data ini katanya hasil dari on the spot seperti daerah-daerah yang akan melakukan Pilkada. Persentasi yang sudah merekam adalah 86,89 persen. Dan yang menjadi perhatian yang sudah mencetak adalah 77,86 persen.
Melihat itu, Zudan protes karena dari data tersebut tidak disebutkan per daerah. Sehingga, ada kesan seluruh Indonesia. Padahal, tidak seperti itu. Menurutnya, pihak Ombusdman tidak menyebut wilayah yang dikunjungi. Ini secara metodologi akan bayes dan merugikan kinerja teman-teman di daerah.
“Kalau dari Ombudsman menyebut Papua, tingkat perekamannya baru 50 persen, kami justru terbantu. Kalau Ombudsman menyebut yang cetak 70 persen, tolong disebutkan misalnya sampling di 15 daerah, rata-ratanya disebutkan juga. Tapi kalau terkesan seluruh Indonesia, saya yang akan kena tegur DPR,” ujarnya.
Zudan menjelaskan, untuk saat ini perekaman sudah mencapai 95 persen dan yang sudah tercetak KTP-el kurang lebih 94 persen, kurang 6 persen sekitar kira-kira 7 juta penduduk yang belum tercetak. “Yang 7 juta tadi agar berkomunikasi dengan dinasnya, agar bisa dicetak terutama untuk verifikasi data ulang. Sudah menikah atau belum, sudah lulus sekolah atau belum ini perlu didata ulang,” tegasnya.
Dijabarkan Zudan, per minggu ini ada 840 ribu blanko yang dibagi ke daerah. Sampai oktober ada 7,4 juta dan dipastikan akan tercukupi. Bagi daerah yang blankonya habis agar segera mengambil di pusat, setiap hari ada antara 200-250 ribu stok.
“Jadi tidak usah khawatir masyarakat, segera urus ke dinas-dinas. Dan untuk dinas-dinas sebelum habis blangkonya agar segera ambil ke pusat,” paparnya. (ka)
