MUDANEWS.COM, Jakarta – Kementerian Agama memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016. Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, salah satu komitmen kita yaitu untuk terus menjaga opini WTP ini. Dan salah satu yang penting dari komitmen itu adalah menyelesaikan temuan laporan keuangan di tahun 2016.
“Temuan itu harus diselesaikan, karena saya sudah menandatangani komitmen di depan BPK RI untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut, baik bercorak administratif maupun kerugian negara. Opini WTP ini mempersyaratkan kita agar kita menyelesaikan temuan di tahun anggaran 2016,” ucap Sekjen saat tampil menjadi narasumber pada Rakor Pimpinan dan Duta Akrual Kemenag Tahun 2017 di Jakarta, Kamis (8/6).
Sekjen menegaskan, temuan yang bersifat administratif, ia minta agar diselesaikan, karena meskipun administratif, itu penitng, karena kalau tidak, akan jadi masalah lagi. Kalau ada temuan terkait kerugian negara, ia juga minta agar segera diselesaikan.
“Cara penyelesaian temuan tersebut tidak mesti sekaligus dan melalui sejumlah cara, melalui argumen, melalui tim penyelesaian kerugian negara, jadi ada demikian banyak cara penyelesaian temuan. Juga temuan yang ada di pihak ketiga, juga segera diselesaikan, jangan ada kata tidak dalam waktu 60 hari. Saya minta semua berkomitmen penuh dalam masalah temuan ini,” ujar Sekjen.
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen juga meminta kepada Inspektorat Jenderal (Ittjen), agar jangan sekedar memeriksa pos kegiatan, tapi juga melakukan pendampingan ketika program itu sedang berlangsung. Menurutnya, ini akan meminimalisasi kesalahan yang dilakukan. Kalau pemeriksaan pasca kegiatan.
“Makanya, kehadiran KPA hari ini tentu sesuatu yang sangat penting, KPA memiliki tanggung jawab luar biasa,” katanya.
Pada kesempatan sama, Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Didik Choiroel yang tampil menjadi narasumber menyampaikan, bahwa Kemenkeu sangat concern terhadap serapan anggaran. Menurutnya, ini karena tugas pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.
Oleh karenanya, ujar Didi, anggaran harus dipastikan mencapai target kinerjanya. Pelaksanaan anggaran harus konsisten dengan perencanaan anggaran juga dengan pelaksanaannya, barang jasanya.
“Ini harus kita lihat dari waktu ke waktu, harus dilihat outcome dan impactnya. Untuk memastikan anggaran tidak hanya menghasilkan out put tapi juga menghasikan outcome,” kata Didi.
Terkait perencanaan, Sekjen juga menekankan agar perencanaan harus tepat sasaran. Dikatakannya, karena kalau tepat, maka revisi jadi kecil. Selain tepat perencanaan, juga tepat jumlah, selanjutnya, tepat proses, bisnis prosesnya harus benar, dan juga tepat hasil.
“Oleh karenanya, maka saya minta di Biro Perencanaan agar di awal triwulan ketiga tahun ini bisa melakukan evaluasi terhadap perencanaan kita dalam kerangka mempertajam mana yang seharusnya revisi dan dipertahankan,mana program wajibnya yang harus dilakukan,” ujar Sekjen. (ka)
