Repdem Komisariat UINSU, Desak Pemerintah Cabut Izin HGU Perusahaan Pembakar Lahan
Asfar Junaidi Nasution

MUDANEWS.COM, Medan – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Komisariat Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU), meminta Pemerintah serius dan membuktikan omongannya mencabut HGU perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran Hutan dan lahan (karhutla) agar menjadi efek jera, bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Hal ini diungkpakan oleh Asfar Junaidi Nasution Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Komisariat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), saat ditemui di Kantor DPD Repdem Sumut,

“Selama ini pemerintah hanya mengancam dan menggertak saja bisanya realisasinya masih Nol besar sampai sekarang, sudah 2 Tahun lebih kita mendengar ancaman baik dari para menterinya maupun dari Presiden Joko Widodo langsung nyatanya ucapan tersebut hanya gertak sambal tanpa bisa dibuktikan,” ungkap Asfar, Rabu (18/92019).

Lebih jauh Asfar mengatakan bahwa selama pemerintah tidak melakukan tindakan tegas maka karhutla akan terjadi setiap Tahun dan semakin menisbatkan posisi Indonesia sebagai Negeri pengekspor, apalagi dari beberapa kasus karhutla Pemerintah Daerah cenderung menganggap remeh padahal dampak yang di timbulkan luar biasa dasyat mulai dampak lingkungan hingga dampak bagi kesehatan Warga.

“Banyaknya pemilik HGU yang melakukan pembakaran membuktikan bahwa mereka masih merasa aman dan nyaman tidak terganggu dan tidak merasa berdosa dengan asap mereka yang meracuni warga, kenyamanan ini akibat lemahnya penegakan Hukum maka pihak Kepolisian aparat lainnya juga harus mampu tegas dalam menegakkan hukum agar menjadi efek jera bagi mereka yang coba-coba merusak lingkungan,” tegasnya.

Selain itu Repdem Komisariat UINSU juga mengkritisi kinerja menteri Lingkungan Hidup yang tidak becus dalam menagani karhutla, seharusnya Siti Nurbaya melakukan langkah-langkah preventif saat api masih kecil hingga tidak menjadi besar, nyatanya begitu api sudah membesar Menteri Siti kebingungan dan tidak melakukan apa-apa. “Kalau semua harus presiden yang urus, terus menterinya ngapain saja kerjanya, makan tidur terus di gaji Negara, seharusnya Siti Nurbaya serius menagani bencana Karhutla,” ujarnya mengakhiri.

Seperti diketahui isu Karhutla akhir-akhir ini menjadi isu Nasional dikarenakan dampak asapnya telah melampui ambang batas kewajaran terutama di Privinsi Riau, asap pekat beracun akibat karhutla telah membuat warga Riau mengeluhkan kondisi udara yang bebahaya bagi kesehatan, dan warga semakin pilu ketika mengetahui Gubernur Riau malah pelesiran ke Thailand sedangkan Walikota plesiran ke Canada dan tak urung Presiden Jokowi turun tangan langsung meninjau lokasi karhutla. Berita Medan, red