MUDANEWS.COM, Simalungun – Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara (JMM) Sumut kembali melakukan unjuk rasa (UNRAS) di depan kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut) dan Mapolda Sumut, Kamis (22/8/2019) dengan tuntutan yang sama seperti Minggu lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketum JMM Sumut Fahrul Harahap.
“Kami Menyambangi kantor kemenag wilayah Sumut untuk meminta ketegasan Kepala Kantor Kemenag Wilayah Sumut untuk memberi sanksi dan bahkan mencopot kepada Saokanda Siregar Sebagai Ka Kemenag Kab Simalungun dan Kasi Pendidikan Islam Erni Sukmawati Harahap, sebab apabila pejabat yang bermental “Korup” dipelihara di instansi agama ini maka saja kita mengotori dunia pendidikan yang bernuansa Islami. Cukup lah sudah kasus dugaan korupsi bahkan OTT yang terdapat di Kementerian Agama ini. Untuk menyudahi itu maka perlu pimpinan Kemenag harus mengambil langkah tegas dan bersikap profesional. Apabila Saokanda Siregar sebagai Ka Kemenag Simalungun belum juga di Copot. Maka perlu di pertanyakan ke profesionalan Ka kemenag Wilayah Sumut dan di duga kuat Ka Kemenag Sumut ikut ikutan “Kongkalikong” dalam dugaan penyelewengan dana Bos dan Dugaan Pungli dalam pengadaan Sampul Rapor pada Tahun 2018 tersebut,” tegas Fahrul.
Saat menyambangi Mapoldasu Jaringan Masyarakat Mandiri ini diterima langsung oleh Pihak Dirkrimsus Poldasu Subdit III Tipikor yang didampingi oleh bapak RE Samosir dari Humas Poldasu.
Saat di ruangan Subdit III Tipikor Poldasu, JMM memberikan beberapa poin-poin mengenai Dugaan Pungli pengadaan Sampul Rapor di Kemenag Kab Simalungun melalui Kasi Pendidikan Islam. Dan tanggapan pihak Subdit III Tipikor Sumut. “Kita sama-sama memabantu dalam memberantas Pungli ini, maka berikanlah laporan secara resmi agar kami dapat mengusutnya dan kami melihat ini lebih mengarah pada Penyelewengan Dana Bos,” ujar pihak Subdit III Tipikor Poldasu.
Maka dari itu, Fahrul Harahap menegaskan, dari Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara akan segera merampungkan Laporan secara resmi terkait dugaan Pungli maupun Penyelewengan Dana Bos di Kemenag Kabupaten Simalungun dalam Pengadaan Sampul Raport di seluruh sekolah madrasah di kabupaten Simalungun.
Oleh sebab itu, di satu tahun kepemimpinan Bapak Irjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH kami tidak ingin dikotori oleh kasus yang sangat tidak terpuji yaitu dugaan Pungli ataupun penyelewengan dana Bos di Kemenag Kabupaten Simalungun dalam pengadaan sampul raport pada tahun 2018. “Maka berharap kasus ini dapat dituntaskan secara peraturan undang undang yang berlaku agar pungli tidak menyebar kemana-mana,” tutup Fahrul Harahap Ketum JMM Sumut. Berita Medan, Ilham
 Sumut kembali melakukan unjuk rasa (UNRAS)){kind=link}