Bank Dunia Sebut Bansos Tak Mempan Kurangi Kemiskinan di Tengah Pandemi

Bank Dunia Sebut Bansos Tak Mempan Kurangi Kemiskinan di Tengah Pandemi
Bank Dunia mengatakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tak akan mempan mengurangi jumlah orang miskin di tengah pandemi. (Kumparan/Foto)

MUDANEWS.COM, Medan – Bank Dunia (World Bank) menyatakan perlambatan ekonomi akibat pandemi virus corona dapat menyebabkan lonjakan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini akan membuat usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebelum ada virus corona menjadi sia-sia.

Hal ini tertuang dalam laporan Bank Dunia bertajuk Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik, dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

Bank Dunia mengatakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tak akan mempan mengurangi jumlah orang miskin di tengah pandemi.

Tingkat kemiskinan malah diproyeksi lebih tinggi dari sebelum ada virus corona, meskipun pemerintah telah menggelontorkan banyak skema perlindungan sosial kepada masyarakat.

“Proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi 2020 dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan secara tajam, membalikkan kemajuan pengurangan kemiskinan di tahun-tahun sebelumnya,” terang Bank Dunia dalam risetnya.

Hal ini sejalan dengan prediksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,69 juta orang. Peningkatan orang miskin terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat berhenti akibat virus corona.

Lebih lanjut, Bank Dunia menyebut orang miskin dan rentan miskin akan menghadapi guncangan hebat terhadap kesejahteraan mereka pada tahun ini. Untuk merespons ini, pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar kepada penerima program kartu sembako selama sembilan bulan.

“Penyesuaian tersebut membuat nilai program bantuan sosial ini menjadi 10 persen dari garis kemiskinan nasional dan diestimasi akan membutuhkan biaya sebesar Rp4,5 triliun,” kata Bank Dunia.

Lalu, pemerintah juga memutuskan untuk menaikkan nilai manfaat sebesar 25 persen kepada penerima program keluarga harapan (PKH) yang sebanyak 10 juta rumah tangga atau 15 persen penduduk Indonesia. Pembayaran juga dilakukan lebih cepat dari April 2020 menjadi Maret 2020.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan lainnya berbentuk tunai kepada 8 juta rumah tangga. Bantuan lainnya diberikan dalam bentuk diskon listrik 100 persen bagi pelanggan 450 VA, diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA, dan program kartu prakerja.

Dengan sejumlah bantuan ini, pemerintah pun menambah alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Kalau sebelumnya target belanja hanya sebesar Rp2.540,4 triliun, dalam APBN Perubahan 2020 ditambah menjadi Rp2.739,2 triliun.

Jumlah dana yang disiapkan pemerintah untuk menangani pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun.

Kemudian, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, sektoral kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun, dan insentif usaha Rp120,61 triliun.

Sumber : CNNIndonesia.com