MUDANEWS.COM, Medan – Wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin menguat. Banyak pihak menilai pertemuan keduanya dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.
Rekonsiliasi dibutuhkan untuk meredam keterbelahan dan potensi munculnya konflik di tengah masyarakat akibat perjalan Pilpres 2019 yang sangat lama dan suasana cukup panas dengan memakai politik identitas dan ujar kebencian.
Meski menyepakati terjadinya rekonsiliasi, kubu Prabowo Subianto mengajukan sejumlah syarat, salah satunya pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab ke Tanah Air.
Sekretaris Bravo 5 Sumut, Taufik Umar Dani “Rekonsiliasi dibuat untuk kepentingan Bangsa dan Negara bukan untuk kepentingan kubu Prabowo Subianto dan kroninnya”.
“Saya menolak rekonsiliasi yang mengajukkan syarat untuk menghentikan proses hukum yang menjerat para pendukung Prabowo Subianto,” lanjut Taufik mantan Sekum Badko HMI Sumut 1997/1999, Rabu (10/7/2019) di Medan.
Mantan Aktivis 98 tersebut menegaskan, kepolisian melakukan proses hukum kepada para pendukung Prabowo karena perbuatan mereka melanggar hukum. Jangan ada narasi kriminalisasi lagi. Buktikan di pengadilan jika mereka tidak bersalah.
“Saya yakin masyarakat kita saat ini sudah semakin dewasa dalam menyikapi kontestasi pilpres 2019. Perbedaan pendapat dan pilihan pada pemilu itu suatu hal yang biasa. Itu lah yang dapat mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi sebagai pilihan politik yang cerdas,” tuturnya. Berita Medan, Bayu
