Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

MUDANEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk tidak melakukan korupsi.

Dalam setiap pidatonya, Tjahjo kerap menyebut area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien.

“Saya terus mengingatkan itu untuk bisa dipertanggungjawabkan. Gunakan e-planing, dan terbuka. Satu rupiah pun uang program di Kemendagri dan BNPP harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar,” kata Tjahjo usai menjadi inspektur upacara di halaman Kantor Kemendagri, Senin (28/8).

Tjahjo mengatakan selama 2 tahun ini, Kemendagri ada peningkatan dari BPK dengan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menurutnya harus dipertahankan.

“Paling tidak, ada political wil dari pegawai Kemendagri untuk melaksanakan anggaran dengan benar sesuai ketentuan yang ada. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti di tempat lain,” ujarnya.

Yang menjadi kekhawatiran Tjaho justru di daerah. Karena menurutnya, problem di daerah meningkat, banyak gubernur, bupati, walikota, inspektorat sampai kepala desa yang kerap menyelewengkan anggaran.

“Kita terus mencari terobosan yang bagus. Setidaknya ada semangat untuk meningkatkan. Untuk mencegah memang sulit meski aturan sudah bagus, itu kembali kepada diri kita masing-masing,” ujarnya.

Tjahjo meminta agar fungsi kontrol baik dari Irjen, khususnya Dirjen Otda dan Polpum termasuk yang berkaitan dengan dana desa, Dukcapil juga. Intinya, harus sesuai aturan dan mekansime yang ada.

“Saya menginginkan jangan sampai ada pelanggaran, ada pungli, adanya penyalahgunaan keuangan negara. Ini harus dikembalikan kepada diri kita semuanya,” tegasnya.

Hal ini lanjut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar membangun hubungan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien yang taat pada hukum dalam upaya mempercepat reformasi birkorasi dan juga untuk memperkuat otonomi daerah.

“Saya harapkan seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP untuk saling mengingatkan sesama teman, menjaga disiplin anggaran, menjaga disiplin dan martabat harga diri Kemendagri dan BNPP, harus menunjukan bahwa kita mampu,” imbuannya. (ka)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here