MUDANEWS.COM – Siapa pun yang diberi amanah sebagai petinggi negara, sesungguhnya ia termasuk manusia mujur, karena ia dapat kesempatan untuk menjadikan kedudukannya itu sebagai sarana atau ladang dalam menanam kebajikan. Hanyalah orang yang ada di dataran tinggi dapat mengalirkan air kebaikan ke bawah untuk diteladani masyarakat akar rumput. Tidak mungkin di balik bahwa yang bisa mengalirkan air kebaikan ke atas dalam masyarakat paternalis, justru masyarakat di dataran rendah.
Ketika seseorang diangkat sebagai petinggi negara, sebaiknya lebih dahulu menghayati pesan nabi di bawah ini, sebab segala macam godaan bisa saja datang silih berganti; baik atau buruk. Petinggi Negara sebagai publik figur dalam masyarakat yang masih paternalistik, akan dijadikan teladan oleh masyarakat banyak. Dalam H.R. Muslim dikatakan,
مَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ .ومَنْ سَنَّ فِي اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ
(HR. Muslim No. 1017)
Hadits ini perlu ditampilkan kembali setelah para petinggi negara saling berlomba membuat pernyataan. Sayang pernyataan itu tidak semua mencerahkan, justru terkadang membingungkan. Pernyataan serba kontadiktif, misalnya dari dua menteri agama yang berbeda, misalnya,
Fakhrul Razi, Menteri agama sebelumnya berkata, “Saya bukan menteri agama Islam, tetapi menteri semua agama.”
Saya pikir pernyataan tersebut mencerahkan dan memang demikian seharusnya dalam sebuah negara yang pluralis menuntut kenegarawanan seorang pejabat. Sejak awal Kementerian ini sudah mengurus semua agama, bukan hanya Islam, seperti dalam Peraturan Menteri Agama No. 55/A Tahun 1946.
Dalam peraturan itu, sudah ada bagian Kristen. Walau urusan agama Islam secara proporsional lebih banyak.
Kemudian, datang lagi menteri agama baru, Yaqut Cholil Qoumas, berkata dalam sebuah webinar yang digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), “Yaqut mengungkapkan bahwa jabatan Menteri Agama bukan merupakan hadiah negara untuk umat Islam secara keseluruhan, melainkan hanya untuk NU.”
Setelah menuai banyak protes, termasuk dari kalangan NU sendiri, beliau kemudian berapologi, “Saya sampaikan itu, di kalangan intern santri untuk memberi motivasi pada mereka.”
Menurut saya, konten pernyataan itu sendiri adalah ahistoris. Kembalilah pada literasi Sejarah Awal Pembentukan Departemen Agama. Walau disampaikan secara intern, namun tetap tidak wise.
Pertama, dunia sekarang semakin terbuka, apalagi disampaikan oleh seseorang pada level menteri.
Kedua, menyampaikan secara intern pada santri sesuatu yang ahistoris menimbulkan pertanyaan, “Bagaimana jika para santri itu meyakininya secara benar dan membawanya sampai di hari tua?
Tidakkah akan membawa perpecahan pada generasi masa depan, karena dipahami secara benar yang ahistoris tersebut?
Akhirnya, semakin tinggi posisi seseorang, seharusnya semakin selektif bicara dan tidak bisa lagi berpikir sempit sektarian, melainkan sudah harus berpikir lebih luas sebagai negarawan. Jika seorang petinggi negara berpikir sempit seperti di atas, akan habislah waktu untuk hanya mempercakapkan wacana yang sama sekali kurang produktif dan tidak relevan.
Sementara itu, begitu banyak agenda keumatan mendesak dibicarakan, misalnya merawat kebhinnekaan, persatuan umat, dan keterbelakangannya dalam berbagai bidang kehidupan.
Seharusnya kesanalah energi umat difokuskan.
Awalnya, pesan ini ingin disampaikan secara langsung pada yang mulia Menag RI, sayang tidak memiliki link langsung dengan beliau. Sesungguhnya, al-faqir menyampaikan ini, sama sekali jauh dari rasa tidak suka. Sebab al-fagir juga bagian dari ASN kementerian agama RI yang kita cintai. Walau demikian, al-faqir pun tetap sadar bahwa di negara ini masih ada orang yang lebih suka diracuni pujian daripada menerima kritikan membangun.
Akhirnya, mungkin ada baiknya pada seri berikutnya akan diperkenalkan sejarah berdirinya Kementerian Agama RI untuk menghindarkan pengulangan pada langkah yang ahistoris, sekali pun saya tahu bahwa masalah ini sudah banyak beredar atau sudah beken, kata orang Belanda.
Wasalam,
Makassar, November 2021
Oleh : Ahmad M. Sewang
(PNS Di Kantor Kemenag RI)
