MUDANEWS.COM – Periode kedua pemerintahan Jokowi tidak dapat menyembunyikan wajah yang sesungguhnya, sebagai boneka rezim Komunis Tiongkok. Fakta-fakta ditunjukkan dengan sejumlah kebijakan yang pro-Beijing seperti kebijakan Tenaga Kerja China yang terus mengalir bahkan di masa pandemi sekalipun. Juga nampak dari pemakaian vaksin sinovacs dan sinopharm produk Komunis Tiongkok, yang sekalipun tidak dapat mencegah infeksi penularan Covid-19, namun terus dipaksakan untuk digunakan.
Pemerintahan Jokowi juga sama sekali tidak turut serta mengecam rezim Komunis Tiongkok atas ulah mereka menyebarkan virus Covid-19 sebagai senjata biologis, untuk tujuan peperangan ekonomi. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa virus SAR-COV2 ini produk manusia yang mengarah pada bocornya lab milik Komunis Tiongkok di Wuhan.
Nampaknya, virus ini oleh komunis tiongkok dilepas tanpa pertimbangan resiko yang matang. Mereka nampaknya tidak menduga bahwa virus ini segera dapat bermutasi dengan cepat, sehingga Komunis Tiongkok hanya membuat vaksin untuk kategori varian Alpha, dan telah melakukan vaksinasi sejak maret 2020, hanya tiga bulan setelah mereka memgumumkan bahwa virus ini bisa ditransmisikan dari manusia ke manusia. Waktu tiga bulan tentu tidak masuk akal untuk dapat memproduksi vaksin, karena memerlukan uji klinis berlapis yang mesti memperoleh pengakuan WHO.
Tapi Komunis Tiongkok telah memiliki vaksin itu tiga bulan saja sejak mereka mengumumkannya ke publik. Meski demikian, pemerintahan Jokowi sama sekali tidak mengeluarkan sanksi kepada sejumlah petinggi komunis Tiongkok sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika dan sejumlah negara di eropa, termasuk Jepang dan Australia. Pemerintahan Jokowi juga nampak tidak melakukan pengkajian ulang terhadap program OBOR Komunis China.
Dalam banyak hal, pemerintahan Jokowi juga menjalankan agenda dan program islamophobia yang menjadi kebijakan rezim komunis tiongkok atas etnis muslim uigur. Berbeda dengan negara-negara Barat, yang justru menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM di Uighur, Hongkong, maupun terhadap jutaan aktifis Falun Gong atau Falun Dafa.
Kerjasama erat antara rezim Partai Komunis Tiongkok dengan Rezim PDI Perjuangan memang terus meningkat erat dari waktu ke waktu. Dan nampaknya, Jokowi benar-benar hanya seorang pekerja partai seperti yang sering disampaikan Megawati.
Ketakutan akan berakhirnya masa kekuasaan Jokowi pada periode keduanya, memunculkan gerakan untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi jadi tiga periode.
Sebagian besar lingkaran elit politik tahu persis bahwa Qodari dan beberapa konsultan politik digunakan oleh kubu Jokowi pada pilpres yang lalu. Juga tahu persis bahwa Qodari yang muncul kepermukaan dalam mempropagandakan Jokpro itu adalah konsultan bagi PDIP dalam pilkada-pilkada.
Ganjar Pranowo salah satu kader PDIP yang memperoleh perhatian dari jaringan pemilik modal yang berada dibalik Jokowi selama ini. Bagi mereka diperlukan alternatif untuk menghadirkan figur yang mampu “dikendalikan” pada pilpres 2024, menggantikan Jokowi, jika Jokowi gagal dipaksakan untuk tiga periode.
Namun, Ganjar nampaknya tersandung dengan kehadiran Puan Maharani, putri mahkota pemilik saham terbesar PDIP, yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati. Partai adalah aset keluarga Bung Karno yang tentu saja tidak semudah itu diambil alih oleh kekuatan diluar keluarga Bung Karno selama Megawati masih jadi hidup, dan dia akan memimpin PDIP seumur hidup, jika perlu.
Diluar dari figur yang ada di PDIP, terbuka figur lain yang bisa saja diterima oleh rezim Komunis Tiongkok, misalnya Erick Tohir. Namun apakah Erick Tohir ini dapat “dikendalikan” layaknya seperti “pekerja partai” saat ini, nampaknya belum meyakinkan bagi jaringan chinese overseas, termasuk belum sepenuhnya dapat meyakinkan singapur.
Harapan mereka sesungguhnya pada Ahok, namun Ahok terkendala oleh ketentuan bahwa dia pernah dijatuhi hukuman dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Tapi ini hanya ketentuan Undang-Undang, dan bisa diubah lebih mudah daripada mengubah Konstitusi untuk menerima masa jabatan 3 tahun bagi kelanjutan Jokowi.
Karena itu, meskipun Luhut Binsar Panjaitan, tokoh perantara dan fatsun politik dari jaringan Komunis Tiongkok, termasuk jaringan Singapur ini telah berusaha mempromosikan Erick, namun nampaknya belum berjalan mulus. Ditambah lagi tingkat popularitasnya masih rendah.
Anies Baswedan, tampil sebagai figur yang paling menakutkan bagi Komunis Tiongkok dan rezim yang sedang berkuasa. Kedekatannya dengan umat Islam adalah faktor ideologis yang tidak dapat diterima jejaring Komunis Tiongkok.
Disisi lain, Anies dalam pandangan mereka memiliki relasi yang cukup baik dengan Amerika dan sekutunya, yang tentu dapat nengancam agenda global Komunis Tiongkok, terutama dalam menanamkan pengaruh di Asean dalam menghadapi kekuatan Indopasific binaan Amerika. Anies, dengan demikian dalam kalkulasi rezim Komunis Tiongkok tidak dapat diterima bukan hanya level ideologis, namun juga pada level geostrategis.
Hal yang dialami Anies juga sama dengan yang dialami Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI ini ditengarai sangat anti Komunis dan dekat dengan kelompok Islam politik. Sebab itu, Gatot juga tidak masuk dalam radar Singapur dan atau jeringan Komunis Tiongkok ditanah air untuk pilpres 2024.
Lalu jika demikian, siapa pion yang akan dipelihara oleh kekuatan rezim komunis tiongkok menggantikan Jokowi pada pilpres 2024?
Silahkan amati….dan simpulkan sendiri….
Oleh : Hasanuddin
Ketua Umum PB HMI 2003-2005
