MUDANEWS.COM, Jakarta – Novelis yang menjabat Direktur LAWAN Institute, Mualimin Melawan meminta Presiden Jokowi tanggung jawab karena melarang mudik para perantau. Penulis novel ‘Gadis Pembangkang’ itu menilai, kebijakan Jokowi telah menyengsarakan jiwa rakyat, membuat hati orang kota hampa diserang sepi dan merampas Hak Asasi Manusia yang biasanya didapatkan tiap idul fitri, yaitu kebahagiaan kumpul bersama keluarga di kampung.
‘’Jokowi sendiri yang bilang kita tak mau lockdown. Tapi, kenapa tiket kereta yang sudah dibeli masyarakat dibatalkan? Bukankah secara hukum PT KAI melakukan wanprestasi karena tak mengangkut konsumen yang sudah membayar. Kenapa perantau dilarang mudik? Kan harusnya penumpang dicek satu persatu saja di stasiun, apakah terindikasi Corona atau tidak. Kalau sehat, ya biarkan pulang dong. Melarang orang mudik itu jahat. Apa Jokowi tahu, kami perantau di Jakarta sudah muak dikepung rindu ingin bertemu orang tua di desa,’’ kata Mualimin di Jakarta, Kamis (23/4/2020).
Mualimin yang juga Pengurus BPL PB HMI ini menilai, Presiden Jokowi sengaja menjadikan banyaknya hoaks dan pemberlakuan PSBB untuk merenggut hak-hak sipil Warga Negara Indonesia. Represi yang dimaksud Mualimin misalnya menangkapi pengkritik, mencoba menyelinapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, melepas napi koruptor, hingga mendiamkan hoaks dan disinformasi yang datangnya dari pejabat namun menangkapi yang berasal dari rakyat jelata.
‘’Saya minta Jokowi dan Polri jangan mendiskriminasi hukum. Kalau Hoaks Swasta, yang muncul dari warga biasa langsung ditindak. Tapi, kenapa kalau Hoaks Negeri, yang keluar dari mulut penguasa dibiarkan? Indonesia ini masih menganut konsepsi negara hukum tidak, sih? Polisi ke orang kecil galaknya minta ampun. Tapi di hadapan pejabat, diam. Jangan begitu dong kalau mau membangun negara yang benar,’’ tutur Pria kelahiran Tuban ini.
Selain menuntut Jokowi tanggung jawab karena membuat perantau rindu kampung halaman, Mualimin juga sedih karena banyaknya petugas medis bekerja tanpa APD memadai. Dampaknya, banyak dokter dan perawat meninggal dalam tugas. Hal itu semestinya tak terjadi bila pemerintah dari awal tidak congkak sewaktu COVID-19 belum marak di NKRI. Berita Jakarta, red
