MUDANEWS.COM, Jakarta – Pengurus Perangkat Desa Indonesi (PPID) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memperhatikan kesejahteraan para perangkat desa.
Disampaikan Ketua Umum PPID, Mujito kesejahteraan perangkat desa ini masih jauh dari harapan. Dirinya berharap gaji perangkat desa minimal UMR (Upah Minimun Regional).
“Kami meminta peningkatan kesejahteraan. Karena pemberlakukan dari masing-masing kabupaten dan provinsi sangat tidak sama. Bahkan untuk penggajian perangkat desa mestinya di atas UMR,” kata Mujito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).
Dijelaskan Mujito dengan adanya perbedaan ini membuat gaduh para perangkat desa di daerah. Seperti di Sumatera dan NTB masih ada yang menerima di bawah Rp 1 juta.
“Kami mohon pemerintah untuk memikirkan penghasilan perangkat desa. Pada saat pengukuhan pengurus minimal standar yaitu golongan 2a dan itu diberlakukan jangan hanya di Pulau Jawa,” tegasnya.
Dihadapan Mendagri dan Pelaksana tugas (Plt) Sekjen, PPID juga menyampaikan beberapa harapan lain.
Selain ucapan terimakasih atas kehadiran mendagri dalam pengukuhan kepengurusan PPID, Mujito juga berharap agar Tjahjo Kumolo hadir dalam Rakornas PPID pertama yang akan diadakan di Jakarta.
“Kami juga meminta agar Pak Mendagri menjadi pembina kami (PPID,red) seutuhnya. Dan besar harapan kami Pak Menteri juga hadir dalam rakernas akhir Agustus nanti,” ujarnya.
Menjawab keinginan PPID, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan siap hadir dan mengundang lembaga lainnya. Seperti Bappenas, dan Menteri Desa.
“Kami juga akan memberikan tempat di Kalibata untuk penginapan,” ujarnya.
Sementara untuk kesejahtaraan, Mendagri mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa anggaran desa sekarang ini akan ditingkatkan setiap tahunnya.
“Untuk tahun ini akan dievaluasi. Sekiranya anggaran desa ini mampu tidak untuk menggerakan ekonomi di desa itu,” ujarnya.
Kedua kata Tjahjo, Kemendagri juga akan merancang agar dana desa ini nantinya bisa diperuntukan untuk membangun atau merehab kantor desa. Karena masih ada 8.000 desa yang tidak memiliki kantor. Ini akan dialokasikan bertahap setiap tahun.
“Kita akan terus dorong ini. Karena orang jadi bupati atau anggota DPR ini karena perangkat desa. Ini harus diakui,” ujarnya. (ka)
