MUDANEWS.COM, Tapanuli Tengah – Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng), Khairul Kiyedi Pasaribu didampingi Wakil Ketua DPRD Willy Saputra Silitonga dan beberapa Anggota Dewan lainnya, meminta Pemerintah Kota Sibolga agar lebih serius dalam memutus mata rantai COVID-19, Kamis (26/06/2020), didepan kantor DPRD Tapteng.
Ketua DPRD Tapteng Khairul Kiyedi Pasaribu mengaku mendapat informasi dari Gugus Tugas COVID-19 Tapteng, bahwa Pemerintah Kota Sibolga tidak menginformasikan secara resmi terkait warga Tapteng yang hasil swabnya Positif COVID-19.
“Saya mendapatkan informasi dari Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tapteng tepatnya dari Kadis Kesehatan Tapteng, bahwa pihak Pemko Sibolga khususnya Dinas Kesehatan Kota Sibolga tidak menginformasikan secara resmi adanya warga Tapteng yang hasil swabnya positif kepada Pihak Dinas Kesehatan Tapteng,” ungkapnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Sibolga harusnya memberikan informasi secara resmi kepada Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas COVID-19 Tapteng sebelum hasil Swab Test diperoleh.
“Walaupun warga kami ini bekerja di RSU FL Tobing Sibolga dan dirujuk oleh pihak RSU FL Tobing Sibolga, seharusnya sebelum hasil swabnya diperoleh, Pemko Sibolga sudah memberikan informasi resmi secepatnya kepada Dinas Kesehatan Tapteng, yang menjelaskan bahwa adanya warga Tapteng yang berstatus PDP dan akan dirujuk ke RSUD Tarutung. Tidak logis bila warga kami tersebut sebelum di rujuk ke Tarutung tidak ditetapkan berstatus PDP. Buktinya, tanggal 20 Juni sudah di rapid test di RSU FL Tobing dan hasilnya reaktif,” tegas Khairul Kiyedi Pasaribu.
Lanjut, Khairul Kiyedi Pasaribu mengaku bingung ketika membaca berita di Media, yang dimana di satu sisi Pemko Sibolga mengatakan bahwa warga Tapteng yang Positif COVID-19 bukan merupakan ranah Pemko Sibolga, dan disisi lain Pemko Sibolga menjelaskan tindakan yang dilakukan Pemko Sibolga terkait hasil Swab Test.
“Saat baca di salah satu pemberitaan, Oknum Kadis Kominfo Kota Sibolga saat dikonfirmasi wartawan online nasional, mengatakan itu bukan ranah mereka (Pemko Sibolga, red) tapi ranah Tapteng di Dinas Kesehatannya. Tetapi diberita tersebut malah Oknum Kadis ini menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Pemko Sibolga terkait hasil swab tersebut. Loh, katanya ranah Tapteng kok sudah tahu hasil swabnya ? Janganlah lempar batu sembunyi tangan,” terangnya.
“Kami baca juga siaran pers tertulis dari Oknum Kadis Kesehatan Kota Sibolga di media online. Di berita tersebut dijelaskan warga kami yang bekerja di RSU FL Tobing sudah 4 kali diperiksa di RSU FL Tobing, dengan gejala yang sama. Malah dipemeriksaan ke 4 sesuai pemberitaan tersebut pada tanggal 20 Juli sudah dilakukan rapid test di rumah sakit tersebut dengan hasilnya reaktif. Kemudian pada tanggal 22 Juni dirujuk ke RSUD Tarutung dan tanggal 23 Juni 2020 keluarlah hasil test swabnya positif, kok kami tidak diinformasikan secara resmi,” cetusnya.
Lebih lanjut, Khairul Kiyedi Pasaribu menjelaskan bahwa Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga merupakan daerah tetangga, hingga seharusnya untuk saling melindungi terutama dalam permasalahan COVID-19.
“Tapteng dan Sibolga itu bertetangga, seharusnya saling melindungi terutama terkait pandemi COVID-19 ini. Status Sibolga dan Tapteng sebelum adanya temuan ini masih Zona Hijau. Tetapi kami amati Sibolga terkesan terlena dengan status tersebut dan membiarkan adanya kerumunan warga. Demikian juga perbatasannya, sudah mulai dilonggarkan pemeriksaannya. Sementara kami di Tapteng berjibaku ketat memeriksa semua warga yang melintas di perbatasan. Tolonglah lebih serius lagi. Kemungkinan, bisa saja warga kami ini terpapar COVID-19 berasal dari Kota Sibolga atau pasien yang pernah ditanganinya,” jelasnya.
Khairul Kiyedi Pasaribu juga mengatakan apabila Pemko Sibolga menginformasikan lebih awal terkait adanya warga Tapteng yang reaktif COVID-19, maka akan dilakukan pencegahan dini guna memutus mata rantai COVID-19.
“Kalau informasi ini dari awal kami ketahui. Kami jelas sudah melakukan langkah pencegahan dini. Setiap detik dan menit sangat berharga untuk memutus mata rantai Covid-19 ini. Kami tidak menyalahkan Pemko Sibolga, kami hanya menyesali sikap dari instansi terkait yang tidak mau berkordinasi padahal sudah status PDP,” katanya. (Supriadi)
, Khairul Kiyedi Pasaribu didampingi Wakil Ketua DPRD Willy Saputra){kind=link}