MUDANEWS.COM, Medan – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, Sumut harus menjadi provinsi yang menjadi contoh pilkada kondusif pada 2018 mendatang.
Hal itu disampaikannya saat Coffee Morning Pilkada Serentak 2018, dengan tema ‘Kita Ciptakan Sinergitas Pengamanan Guna Suksesnya Pilkada Gubernur dan 8 Kabupaten/Kota di wilayah Sumut’ di Aula Tribrata Mapolda Sumut Medan, Senin (31/07/2017). Dia berharap, pilkada mendatang bisa sukses kita berharap bagaimana Pilkada yang akan kita laksanakan ini, menggembirakan.
“Karena yang namanya pesta, tentu harus gembira. Sumut sendiri sudah pengalaman menggelar Pilkada, pada 2015 kita terbanyak (23 daerah), 2017 paling sedikit (2 daerah) dan pada 2018 mendatang, ada 8 kabupaten/kota. Jadi kami ucapkan terimakasih atas kesediaan Kapolda menggelar Coffee Morning ini,” katanya.
Erry juga mengatakan, anggaran dari APBD yang digelontorkan untuk Pilkada kali ini tidaklah sedikit. Dari total sekitar Rp1,2 triliun, anggaran tersebut akan dibagi untuk tiga peruntukan yakni KPU, Bawaslu dan Keamanan. Sementara sudah disepakati untuk KPU sebesar Rp855 miliar.
“Anggaran ini sudah dihemat dari pengusulan sebelumnya, karena ada 8 kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada, sehingga bisa dikurangi,” sebut Erry yang menyampaikan anggaran untuk Bawaslu Sumut sebesar Rp233 miliar.
Sementara itu Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw berharap ada masukan dan informasi tentang kendala dan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Sebab pengalaman di Pilkada DKI menunjukkan ada sebuah potensi menguatnya pertarungan entitas yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Sumut.
“Kita mencermati apa yang menjadi pikiran Gubernur dan seluruh pihak terkait, hanya itu inti dari pertemuan ini. Yang pastinya kita siap mendukung proses demokrasi yang berlangsung pada Pilkada 2018,” jelasnya.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyampaikan, besarnya anggaran Pilkada serentak dikarenakan untuk bahan kampanye serta acara debat kandidat, keduanya difasilitasi oleh KPU melalui anggaran yang sudah disusun. Sehingga terjadi pembengkakan jumlah biaya yang dibebankan kepada negara yang dalam hal ini Pemprov Sumut.
“Kita berharap partisipasi pemilih bisa mencapai dua kali lipat dari sebelumnya. Kalaupun tidak bisa optimal sampai 80 persen, paling tidak 78,5 persen tingkat partisipasi,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menyampaikan pihaknya saat ini juga tengah merekrut anggota Panwaslu 33 kabupaten/kota. Namun ada beberapa daerah yang belum menganggarkan dana untuk pengawasan khusus 8 daerah yang menggelar Pilkada.
Dari 8 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, baru 5 daerah yakni Deli Serdang, Batubara, Dairi, Palas dan Taput yang sudah mengkonfirmasi ketersediaan anggaran APBDnya. Sedangkan Langkat dan Padang Sidempuan belum memberikan keterangan, serta Paluta yang baru mengalokasikan sebesar Rp200 juta. Berita Medan, Yogoy
