MUDANEWS.COM, Jakarta – Meski dugaan kasus korupsi kepala daerah kian marak, namun hal tersebut tak harus dikaitkan dengan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina pemerintahan daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih rakyat. Ini merupakan otonomi daerah sehingga tak bisa dianggap sebagai kesalahan pusat.
“Gubernur atau bupati/walikota itu bukan bawahan saya. Kalau Kapolda dan Kapolres bisa langsung pecat,” kata Tjahjo usai bertemu Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Kantor Kemendagri, Senin (18/9).
Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap para kepala daerah belakangan ini membuat dirnya menjadi sorotan sejumlah pihak. Ia dianggap gagal membina kepala daerah.
Namun, Tjahjo menyatakan, tindakan korupsi yang dilakukan para oknum ini kembali pada persoalan mentalitas para kepala daerah. Sebab, sistem mengenai aturan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik untuk cegah korupsi.
“Saya selalu imbau agar para pejabat daerah bisa waspadai area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran dana hibah bansos, retsibusi pajak, pengadaan barang jasa serta jual beli jabatan,” tambah Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, tercatat hingga saat ini sudah ada 77 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Karena itu, Kemendagri dan KPK terus berupaya meningkatkan pencegahan korupsi hingga ke tingkat bawah. (ka)
